KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau lebih dikenal sebagai Bank Kalbar, tidak transparan menyampaikan neracanya kepada wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalbar.
“Hal ini dapat dilihat dalam pengadaan aset Bank Kalbar,” kata Erry Iriansyah, Juru Bicara Fraksi Golkar DPRD Provinsi Kalbar saat Paripurna Pandangan Akhir (PA) Fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2019, di Balairungsari DPRD Kalbar, Rabu (05/08/2020).
Erry mengungkapkan, dalam pembelian aset senilai Rp100 Miliar lebih, Bank Kalbar terindikasi tidak memfungsikannya sebagaimana layaknya tujuan pembelian tersebut.
“Bahkan diindikasikan, aset yang sudah dibeli bertahun-tahun tersebut, akan dijual lagi, dan membeli aset yang jauh lebih mahal,” ucap Erry.
Olehkarenanya, lanjut Erry, Fraksi Golkar menegaskan, melalui Gubernur Kalbar, agar Bank Kalbar lebih fokus pada fungsi dan kewajibannya di dunia perbankan.
“Bukan malah berperan sebagai perantara atau menjadi penjual dan pembeli lahan aset,” pungkas Erry.(dik)