Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang semula direncanakan berlangsung tahun depan karena pandemi global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), kini dipercepat menjadi 9 Desember 2020. Namun dihadapkan pada masalah anggaran.
“Saya sangat setuju Pilkada Serentak dipercepat. Sehingga tidak perlu menunggu, tidak perlu lagi Plt (Pelaksana Tugas) Bupati,” kata Sy Amin Muhammad Assegaf, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, kepada wartawan, Minggu (21/06/2020).
Dengan dipercepatnya Pilkada, menurut Amin, tentu tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan di daerah yang menggelar pesta demokrasi lima tahunan tersebut.
“Namun kemarin saya mendengar rapat kerja Komisi II DPR-RI bahwa KPU (Komisi Pemilihan Umum) mengusulkan anggaran yang begitu besar untuk pelaksanaan Pilkada. Meningkat berkali-kali lipat,” kata Amin.
Legislator NasDem ini menjelaskan, meningkatnya usulan anggaran tersebut, lantaran Pilkada kali ini dilaksanakan pada fase New Normal atau kenormalan baru pandemi global Covid-19.
Fase ini, lanjut dia, tentunya memerlukan sarana dan prasarana yang sesuai protokol kesehatan saat Pilkada Serentak. “Memang ada inisiatif untuk menambahkan alokasinya dari APBN, tetapi ini belum final,” ujar Amin.
Masalah di tingkat Pemerintah Pusat (Pempus) tersebut, kata Amin, juga dihadapi 7 daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak di Kalbar, yakni Ketapang, Sambas, Bengkayang, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu.
“Kita tidak bisa memastikan cukup atau tidak APBD Kabupaten tersebut dialokasi untuk Pilkada di fase New Normal,” papar Amin.
Olehkarenanya, Amin menyarankan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang menggelar Pilkada di Kalbar, bersinergi dengan Kementerian. “Sehingga anggaran untuk Pilkada 2020 mencukupi,” tutup.(dik)
