Politik Uang di Kapuas Hulu Masih Rawan

KALIMANTAN TODAY, KAPUAS HULU – Haidir Divisi Pencegahan Parmas dan Humas Bawaslu Kapuas Hulu menyampaikan bahwa pada Pemilu 2024 nanti Kabupaten Kapuas Hulu masih rawan politik uang.

“Kami sudah memetakan daerah rawan politik uang. Yang jelas Kapuas Hulu masih rawan politik uang, ” katanya.

Haidir mengatakan bahwa politik uang di Kapuas Hulu masih merata terjadi di Bumi Uncak Kapuas, hanya saja ada yang dilakukan secara tampak dan tidak.

“Untuk strategi dan modus yang dilakukan oleh tim pemenangan ini dalam melakukan praktek politik uang ini berbeda-berbeda dan berubah-berubah, ” ujarnya.

Haidir mengatakan, berkaca pada Pemilu 2019 lalu, untuk politik uang yang dilakukan oleh tim pemenangan, mereka berani membayar suara masyarakat dengan uang sebesar Rp500 ribu per suara.

“Untuk Pemilu 2024, mereka para tim sukses dan lainnya berpikir ulang untuk melakukan politik uang ini. Tahun 2019 lalu kita banyak dapat laporan dan temuan, namun tidak bisa diproses karena tidak memenuhi unsur syarat formil dan materil, ” ungkapnya.

Lanjut Haidir, bukan hanya kerawanan politik uang saja yang bakal terjadi pada Pemilu 2024 nanti, namun kerawanan dari pemilih diwakilkan juga harus diantisipasi karena dikhawatirkan akan terjadi Pemungutan Suara Ulang (PSU) jika tidak cepat diminimalisir.

“Pada Pemilu 2019 lalu ada PSU di Desa Semerantau Kalis. PSU ini terjadi akibat petugas KPPS yang bermain. Kemudian PSU juga pernah terjadi di Kecamatan Putussibau Utara pada Pilkada 2020. Ini akibat petugas juga yang bermain. Dimana C6 atau undangan memilih diberikan kepada orang lain oleh PPS, ” ujarnya.

Kerawanan lainnya yang sudah dipetakan Bawaslu Kapuas Hulu ialah Kepala Desa ikut kampanye. Untuk hal paling banyak dilakukan Kades. Salah satu contoh pada Pilkada 2020 ada Kades di Hulu Gurung ini mengajak masyarakat memilih salah satu calon Pilkada 2020.

“Begitu juga untuk kerawanan ASN ikut politik praktis, Pemilu 2019 lalu ada juga yang kita panggil bahkan kita tegur langsung, ” ungkapnya.
Sambung Haidir, untuk mengatasi kerawan-kerawanan pada Pemilu 2024 ini pun pihaknya sudah bisa diminimalisirnya sejak Pemilu 2019 lalu melalui program tokoh adat mitra Bawaslu dan Randai Ruai.

“Makanya tokoh adat akan terus diperkuat untuk mengantisipasi kerawanan pada Pemilu 2024,” tutupnya. (Dul)