Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Langkah tegas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar terhadap pihak-pihak yang bertanggungjawab atas masuknya warga reaktif atau positif Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), baik melalui pelabuhan darat maupun udara, mendapat dukungan penuh dari DPRD Provinsi Kalbar.
“Kita sangat mendukung kebijakan Pak Gubernur itu, karena memang sudah kewajibannya sebagai kepala daerah untuk menjaga wilayahnya dari Covid-19,” kata Sy Amin Muhammad Assegaf, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (04/08/2020).
Kebijakan yang dimaksud Amin tersebut berupa penutupan Transmart Kubu Raya pascaterungkapkan belasan pekerja bangunan di kawasan mall tersebut yang terinfeksi Covid-19.
Belasan pekerja bangunan Mall Transmart itu didatangkan ke Provinsi Kalbar melalui pelabuhan. Kini mereka diisolasi sesuai standar penanganan pasien Covid-19.
Selain itu, Gubernur Sutarmidji juga memberikan sanksi kepada dua maskapai penerbangan rute Surabaya-Pontianak. Lantaran penumpangnya reaktif Covid-19.
“Saya setuju dengan kebijakan tersebut. Memang harus tegas terkait hal seperti ini. Kalau agak alon-alon, agak loyo, ya orang dengan Covid-19 akan masuk semuanya ke Kalbar,” tegas Amin.
Perlu diketahui, ungkap Legislator NasDem ini, dibandingkan daerah lainnya di Indonesia, memang Kalbar termasuk yang paling ketat menjaga masuknya Covid-19 melalui pelabuhan dan Bandar Udara (Bandara).
“Setiap orang yang datang ke Kalbar memang harus melalui penjagaan yang ketat terkait Covid-19 di Bandara, terutama di Supadio Pontianak,” ucap Amin.
Sementara untuk pelabuhan, kata Amin, memang sulit mengontrol atau mengawasi para penumpang kapal. “Tetapi dengan adanya kasus di Transmart itu, tentunya Dinas Perhubungan mempunyai trik atau tersendiri, jangan sampai warga yang datang ke Kalbar membawa Covid-19,” paparnya.
Kebijakan yang telah diambil Pemprov Kalbar pascatemuan kasus itu, lanjut Amin, memang berdampak negatif dari sisi ekonomi, terutama bagi kalangan pengusaha. “Tetapi kebijakan itu tidak lain tidak bukan, demi kepentingan masyarakat Kalbar,” tuturnya.
Langkah tegas yang diambil Pemprov Kalbar, dalam hal ini Gubernur Sutarmidji, kata Amin, juga sebagai peringatan bagi pengusaha supaya tidak lalai atas Covid-19 ini. “Risiko bagi pengusaha yang kurang teliti. Jangan marah,” ucapnya.
Amin menjelaskan, dukungannya kepada kebijakan tegas Gubernur Sutarmidji ini bukan sekonyong-konyong, melainkan supaya tidak ada pihak manapun yang menganggap remeh pandemi Covid-19.
Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan, ditemukannya dua penumpang pesawat dari dua maskapai yang reaktif Covid-19, berdasarkan rapidtest secara acak.
“Itu kota cuma acak lho. Kalau diperiksa semuanya, mungkin lebih. Ini kan bahaya. Mereka membawa penyakit ke sini (Kalbar-red),” ucap Sutarmidji.
Atas kasus tersebut, Midji -sapaan Sutarmidji- memberikan sanksi larangan terbang selama satu pekan kepada dua maskapai rute Surabaya-Pontianak. “Kalau dari Pontianak ke Surabaya, silakan. Tetapi Surabaya ke Pontianak tidak boleh,” tegasnya.
Kalau satu kali lagi rapidtest ditemukan penumpang yang reaktif Covid-19, ingat Midji, maskapai dimaksud akan dilarang terbang selama 3 bulan. “Setelah itu masih ada lagi, selamanya tidak boleh terbang. Biar saja, dari pada kita repot,” ucapnya.
Ditemukannya penumpang dari Surabaya ke Pontianak yang reaktif Covid-19, lanjut Midji, menunjukkan lemahnya pengawasan di Bandara asal. “Pantas saja banyak kasus (Covid-19) di tempat itu (Surabaya-red), karena pengawasannya kayak gitu,” kesalnya.
Pengakuannya sudah melewati rapidtest di Bandara asal. “Kenapa bisa reaktif (ketika di-rapidtest di Bandara Supadio-red), nggak mungkin kan. Bahaya yang kayak-kayak gitu,” pungkas Midji.(dik)
