Gubernur Midji Optimis APBD 2021 Rp6,8 T

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Dengan harapan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) tidak separah tahun ini, Gubernur Kalbar, Sutarmidji atau karib disapa Midji optimis APBD Tahun Anggaran (TA) 2021 meningkat signifikan.

“Perkiraan saya Rp6,8 Triliun. Ada peningkatan yang cukup besar selama saya dengan Pak Norsan (Wakil Gubernur Kalbar-red),” kata Midji, ditemui usai Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan terhadap Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2021, di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Senin (03/08/2020).

Atas perkiraan tersebut, berarti terhitung sejak awal pemerintahan Midji-Norsan pada akhir 2018 terjadi peningkatan APBD sekitar Rp1,6 Triliun.

Dengan APBD sebesar itu, Midji ingin permasalahan infrastruktur jalan di Kalbar cepat selesai. “Sekarang ini tidak ada lagi mutu beton K125, saya maunya paling kurang K300. Harganya lebih mahal nggak apa-apa,” tuturnya.

Sementara untuk jalan yang masih tanah, lanjut Midji, supaya lebih tahan, Lapisan Pondasi Bawah (LPB) dan Lapisan Pondasi Atas (LPA) masing-masing 15 sampai 30 Centimeter dengan aspal sekitar 5 sampai 7 Centimeter. Totalnya hampir 40 Centimeter. “Bebannya bisa di atas 10 ton. Sehingga tidak cepat rusak,” jelasnya.

Memang, tambah dia, dengan perhitungan seperti itu, biayanya akan lebih mahal. “Tidak apa-apa, asal kuat. Dari pada baru tiga bulan sudah hancur,” kata Midji.

Ia juga meminta para pemborong untuk tidak menawar sampai membuang 20 persen. “Itu kan tidak masuk akal. Bagaimana mau untung. Kalau spek untungnya 10 persen, pajak 11 persen, sudah 41 persen. Kan hancur barang itu. Saya nggak mau,” ucap Midji.

Menawar yang rasional itu, menurut Midji, kalau dibuang 3 sampai 4 persen. “Kalau 20 persen atau 18 persen mau jadi apa itu. Nggak benar yang kayak gitu,” tegasnya.

Terkait hal ini, Midji juga tidak ingin ada pemain-pemain di lingkungan dinas. “Saya sudah tandai orang-orangnya. Kalau saudara melihat saya sering mengganti orang, ya karena masalah itu. Tidak boleh ada yang seperti itu, karena menghambat pembangunan,” pungkasnya.(dik)