Minggu , 7 Juni 2020
Home / BENGKAYANG / Pencairan BLT dari Dana Desa Terkendala Status PLH Bupati Bengkayang

Pencairan BLT dari Dana Desa Terkendala Status PLH Bupati Bengkayang

Ilustrasi Dana Desa/Net

 

KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG – Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) kabupaten Bengkayang telah menyurati Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo lewat surat elektronik, dan untuk surat fisik akan di kirimkan pada Senin (18/5) lusa.

Ketua P-APDESI kabupaten Bengkayang, Rezza Herlambang menyatakan, P-APDESI kabupaten Bengkayang sudah berjuang mulai dari koordinasi dengan pihak terkait. Selain itu P-APDESI sudah melakukan audensi ke DPRD kabupaten Bengkayang, Kamis (14/5) kemarin.

“Kami ada rapat pengurus untuk mengambil kesimpulan. Termasuk keputusan untuk berkirim surat ke Presiden. Karena semua opsi sudah mentok. Makanya kami jaga surat ini bukan karena kita tidak yakin dengan kinerja Pemda atau Pemprov, malah kita apresiasi, tapi memang kewenagan ini di tingkat kementrian,” ungkap Razza, Sabtu (16/5).

Berbagai upaya telah dilakukan, termasuk kata Rezza terakhir kemarin mengikuti audiensi ke DPRD kabupaten Bengkayang. Namun belum ada titik terang tentang penyaluran Dana Desa (DD) tahun 2020 Kabupaten Bengkayang.

Sebenarnya kata Rezza, pihaknya juga memahami dengan status Plh saat ini, pasca PJ Bupati mengalami sakit. Namun kata ia, disisi lain kebijakan dan pengecualian dalam pengambilan kebijakan dibutuhkan, terlebih dalam kondisi seperti saat ini, darurat Pandemi tentu penggunaan DD sangat diperlukan.

“Kita memahami dalam kondisi normal, Plh dapat menjalankan tugas rutin pemerintahan Kabupaten, namun tidak dapat mengambil kebijakan strategis. Namun disaat kondisi sekarang yang darurat Pandemi , dan DD diperlukan segera. Apakah pihak pengambil kebijakan tidak dapat membuat pengecualian. Ini menyangkut nyawa keselamatan warga kami,” tegas Rezza.

Lanjut Rezza, kegiatan penanggulangan covid-19 yang bersumber dari DD tidak bisa terlaksana. Padahal kata ia, 122 posko sudah dibentuk disetiap desa.

“Kami sudah membentuk 122 posko gugus tugas di desa, dan sudah berjalan. Lalu bantuan BLT DD yang dibutuhkan warga yang memerlukan juga akan gagal disalurkan. Akibatnya pasti luar biasa. Kami mohon semua pihak dapat mengupayakan jalan keluar dan solusi,” harap Kepala Desa Sungai Duri ini.

Lebih jauh kata Rezza, harusnya pemerintah bisa mengambil kebijakan yang sama, seperti saat mengambil kebijakan untuk melakukan refocusing anggaran dalam penanganan Covid-19 di kabupaten Bengkayang.

“Misalnya yang terjadi dengan APBD Kabupaten Bengkayang, toh bisa dilakukan refocusing anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 oleh PLH Bupati. Karena ada diskresi 2 kementerian. Kenapa DD ini tidak bisa dibikin kebijakan serupa. Apakah penanganan COVID-19 di desa kurang urgen atau bagaimana. Kalau relawan di tingkat desa sudah bubar. Maukan pemerintah pusat dan daerah mengalokasikan anggaran sampai ke pelosok desa untuk Penanganan COVID-19,” tanya Rezza.

Hingga saat ini kata Rezza, 122 Desa di kabupaten Bengkayang masih nunggu keputusan dan kebijakan pemerintah dalam pencarian BLT DD. Hasil rapat BPKAD di Jakarta Jumat kemarin pun pihaknya belum menerima informasi kembali.

“Sampai hari ini kita tidak dapat info lanjutan dari BPKAD tentang hasil rapat di Jakarta hari Jumat. Jadi mau tak mau kita berkirim surat. Surat elektronik sudah dikirim, tinggal yang fisik lagi hari Senin,” tambahnya.

Sejauh ini pun kata Rezza, posko yang telah dibangun di tiap desa masih terus melakukan tugas dan fungsinya. Mereka melaporkan keluar masuk orang, hingga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tetap taat aturan pemerintah, dan ikuti protokol kesehatan.

” Kalau mereka berhenti otomatis siapa yg bisa menjamin Bengkayang masih zona hijau ke depan . Selama ini mereka yang melaporkan orang yang datang dari luar, dan memberikan himbauan ke warganya,” imbuhnya.

SURATI PRESIDEN

P-APDESI kabupaten Bengkayang memutuskan untuk mengirim surat kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo. Surat tersebut sudah dikirim via elektronik hari ini, Sabtu (16/5). Surat tersebut berisikan permintaan solusi dari presiden dalam pencairan BLT DD. Berikut adalah isi surat P-APDESI untuk presiden.

Kepada
Yth. : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
di-
JAKARTA

Assalamualaikum wr.wb
Adil ka’Talino Bacuramin ka’Saruga Basengat ka’Jubata.

Bapak Presiden yang kami hormati.
Kami adalah 122 Kepala Desa yang tergabung dalam Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (P-APDESI) Kabupaten Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat. Kami semua sekarang sedang dilanda kecemasan yang luar biasa, dikarenakan hingga saat ini informasi kejelasan transfer Dana Desa Kabupaten Bengkayang belum menemukan titik terang.

Bapak Presiden yang kami hormati,
Saat ini kami sedang berjibaku dalam perjuangan melawan pandemi virus covid-19 di desa kami, sambil juga kami melindungi warga kami yang berpotensi terpapar virus ini, karena Ibukota Kalbar Pontianak termasuk zona transmisi lokal penyebaran COVID-19 dan kabupaten kami berbatasan langsung juga dgn negara tetangga kita malaysia, sehingga memungkinkan daerah kami juga akan terpapar oleh pandemi virus covid-19 ini.

Bapak Presiden yg kami Hormati,
Fakta yg terjadi di Kabupaten kami adalah, Dana Desa seharusnya sudah mulai disalurkan kepada desa-desa kami sejak bulan Maret lalu, namun karena terkendala oleh permasalahan Plt Bupati kami sedang terbaring sakit akibat stroke yg dialami sejak bulan januari lalu, sehingga secara administrasi harus di gantikan oleh Plh Bupati. Namun dalam proses penandatanganan Surat Kuasa Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, dinyatakan oleh kepala KPPN singkawang bahwa Plh Bupati dianggap tidak cukup kewenangan untuk melanjutkan proses penyaluran Dana Desa, sehingga Dana Desa di Kabupaten Bengkayang belum layak salur atau tidak dapat disalurkan hingga saat ini.

Di saat ini Kami semua sangat kebingungan, Karena di lapangan kami sedang mengawal kebijakan – kebijakan bapak Presiden selaku pemerintahan di pusat. Mulai dari himbauan edukasi warga, kegiatan pencegahan, termasuk membentuk gugus tugas penanganan COVID-19 di masing masing desa Semua sudah kami lakukan, tidak sampai disitu Pak kami juga sudah mempersiapkan pergeseran anggaran APBdes untuk mengakomodir penanganan COVID-19 termasuk menyiapkan skema BLT DD yang sudah didengar oleh masyarakat kami dari berita dan media sosial.

Kami sekarang dalam posisi yang sangat sulit untk menjelaskan semua peristiwa administrasi kepada masyarakat kami, karena masyarakat kami tidak akan mau mengerti dan yang mereka ingin mengerti adalah bahwa BLT harus mulai di salurkan kepada mereka sejak bulan April. Satu hal lagi yang paling menyedihkan bagi kami Pak, jika kabupaten tetangga kami sudah menyalurkan BLT nya sementara di tempat kami belum, hal itu akan jadi palu yang menghantam kami karena seolah – olah kami tidak bisa berbuat untk warga kami yg sedang dalam kesusahan.

Bapak Presiden yg kami Hormati,
Selain mengharapkan BLT Dana Desa, masyarakat kami juga menyimpan harapan besar kepada sistim pekerjaan Padat Karya Tunai (PKT) dari Dana Desa, karena di situ akan ada lapangan kerja bagi masyarakat kami yg banyak terdampak oleh bencana virus covid-19 ini, khususnya mereka yg kehilangan mata pencaharian, penganggur, setengah menganggur, dan keluarga miskin lainnya.

Kami tidak menyalahkan pihak manapun, Malahan kami mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak baik itu Pemda Kabupaten Bengkayang, Pemprov Kalimantan Barat dan pihak lain yg sudah berusaha membantu sampai dengan saat ini, termasuk lewat video conference yang sempat memberi secercah harapan kepada kami. Sampai saat ini kabar baik belum ada terdengar mengenai tersalurnya Dana Desa Kabupaten Bengkayang. Jika mau menurutkan perasaan kami ini, rasanya banyak dari kami yg sudah terpukul dgn situasi saat ini.

Bapak Presiden yg kami Hormati,
harapan terakhir kami hanya kepada Bapak Presiden yg kami anggap sudah sangat banyak berbuat untuk Desa, dan kami yakin bapak mampu memberikan solusi terkait masalah yg sedang kami hadapi ini.

Bersama kita bisa lewati badai ini Pak.
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan yang Bapak berikan.kami ucapkan terimakasih.

Hormat Kami.
Ketua P-APDESI Bengkayang

REZZA PRABA HERLAMBANG

Tembusan:
Gubernur Kalimantan Barat
Plh. Bupati Bengkayang
Ketua DPRD Tingkat II Kabupaten Bengkayang
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Dinas PMPD2T Kabupaten Bengkayang
Ketua DPD P-APDESI Provinsi Kalimantan Barat
Arsip

DAMPAK BAGI MASYARAKAT

Kepala Desa Cipta Karya, Kecamatan sungai Betung, Benyamin Kalvin menyatakan, tidak cairnya BLT DD sangat berdampak bagi masyarakat, terutama warga yang kurang mampu. BLT DD seharusnya dapat meringankan beban warga di tengah pandemi ini tetapi terkendala dengan kebijakan.

“Dampak yang dirasakan bagi masyarakat memang sangat besar. Warga tentu berharap dan dampak bagi kami para aparatur des juga dirasakana. Serba salah mengingat secara nasional DD itu sudah disalurkan diseluruh indonesia hanya kita di Bengkayangungkin yang belum. Kabupaten tetangga kita Landak saja sudah cair,” ungkap Benyamin Kalvin.

Kata Kalvin akibat dari terlambat cairnya BLT DD ini, masyarakat berpikir bahwa terkesan kades menyembunyikan sumber BLT DD. “Dan berita ini sudah masuk ke media elektronik dan media masa dan akibatnya kami para kepala desa seolah- olah lamban atau menyembunyikan sumber BLT DD ini. Seharusnya pemerintah daerah kabupaten, provinsi, pusat bisa menyelesaikannya,” ujar Kalvin yang akrap di sapa.

Lanjut Kalvin, jika hanya masalah tanda tangan PLT kenapa sekendala ini. “karena kita tau juga jika beliau Plt Bupati sedang sakit, Gubernur juga tau tapi kenapa tidak ada tindak lanjutnya untuk mencari solusi. Jika ada kendala lain kita tidak tau lagilah apa kendalanya sehingga DD tidak bisa mengalir dan membeku katanya,” sesalnya.

Sejuah ini untuk penanganan dan operasional Covid-19 di tingakt desa menggunakan anggaran perubahan. Namun dalam pelaksanaannya, pihaknya terpaksa mencari hutang terlebih dahulu.
” kita memang menggunakan anggaran perubahan yang dalam pelaksanaanya kita cari utangan dulu makan minum dan lain sebagainya untuk berjalannya misi dan program di desa. Jujur jika kita berdiam diri maka apapun tidak bisa kita buat dengan situasi seperti ini. Kami sangat berharap banyak dengan adanya para donatur membantu dalam hal apapun termasuk tenaga relawan untuk berjaga di posko,” harapnya. (Titi).

Tentang Kalimantan Today

Cek Juga

Angeline Fremalco Ketua Panitia Bulan Bung Karno 2020

  KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Ketua Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) PDI Perjuangan Kalbar yang juga Ketua Komisi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *