Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar termasuk kelompok berisiko tinggi tertular dan menularkan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Sehingga para wakil rakyat ini diharuskan menjalani rapid test.
Pada rapid test kedua ini, beberapa anggota DPRD membawa serta keluarga, suami atau istrinya masing-masing, untuk dites juga. Tujuannya semata-mata untuk melindungi kawan-kawan dari virus mematikan in
“Karena kami ini pejabat publik yang selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat,” jelas Sy Amin Muhammad Assegaf, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar ditemui usai Rapid Test Covid-19, di Ruang Meranti DPRD Kalbar, Selasa (05/05/2020).
Rapid test atau metode skrining awal dalam mendeteksi antibodi (IgM dan IgG) yang diproduksi tubuh untuk melawan Covid-19, ini merupakan kali kedua dilakoni Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar.
“Prosedurnya memang seperti itu. Apabila pada rapid test pertama hasilnya nonreaktif pemeriksaan diulang kembali setelah tujuh sampai sepuluh hari. Makanya hari ini kita rapid test lagi,” jelas Amin.
Menurut Legislator NasDem ini, memang sudah selayaknya Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar menjalani rapid test Covid-19, guna memastikan apakah mereka terinfeksi atau tidak.
“Memang sejak pandemi ini, masyarakat sudah diimbau untuk tidak ketemu langsung. Tetapi kadang-kadang ada yang masih awam, tidak mengerti, sehingga tetap ingin menemui kita sebagai wakilnya secara langsung atau tatap muka,” ujar Amin.
Dalam situasi seperti itu, lanjut Amin, tidak mungkin para legislator akan menolak mentah-mentah konstituennya. “Kita batasi, ada yang kita terima, ada pula yang kita tunda untuk bertatap langsung,” ucapnya.
Lantaran masih sering berinteraksi dengan masyarakat inilah, kata Amin, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar butuh dites kembali, apakah masih belum atau sudah tertular Covid-19.
“Pada rapid test kedua ini, beberapa anggota DPRD membawa serta keluarga, suami atau istrinya masing-masing, untuk dites juga. Tujuannya semata-mata untuk melindungi kawan-kawan dari virus mematikan ini,” tutur Amin.
Di tempat yang sama, Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari PDI Perjuangan, Angeline Fremalco menilai, wajar rapid test Covid-19 ini dilaksanakan untuk para wakil rakyat yang duduk di Parlemen.
Sebagai pejabat yang dipilih secara langsung oleh masyarakat, kata Angeline, tentu para wakil rakyat ini harus bertanggungjawab terhadap kondisi masyarakat yang menghadapi pandemi Covid-19.
“Tidak mungkin kalau kita tidak turun sama sekali untuk berinteraksi dengan masyarakat. Kondisi inilah yang menjadikan kita di DPRD termasuk kelompok berisiko pada penyebaran Covid-19,” ucap Angeline.
Memang sejak awal pemerintah sudah mengampanyekan untuk tetap di rumah (stay at home) untuk mengurangi risiko penyebaran Covid-19.
“Tetapi bagaimana tanggapan masyarakat dan tanggungjawab moral, kalau kita selalu diam di rumah. Justru mereka akan mempertanyakan, kenapa anggota dewan yang mereka pilih tidak turun membantu, tidak peduli dengan situasi di saat pandemi ini,” papar Angeline.
Lantaran tetap turun untuk menemui, berinteraksi dan membantu masyarakat itulah, tambah dia, menjadikan para wakil rakyat perlu di rapid test Covid-19.(dik)
