DPRD Minta Pempus Berikan Perhatian Khusus Bidang Pendidikan dan Kesehatan Bengkayang

KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG – Kabar penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat membuat pemerintahan daerah disejumlah tempat khususnya di Kalbar telah mengambil kebijakan, dengan mengurangi tenaga honorer secara bertahap dan sebagainya. Namum untuk kabupaten Bengkayang hingga saat ini belum ada kebijakan dari pemerintah akan hal tersebut.
Kaban BKDPSDM kabupaten Bengkayang, Gerardus menyatakan, pihaknya masih menunggu keputusan pusat terkait dengan penghapusan tenaga honorer.

“Kami tunggu kebijakan pusat, sejauh ini Pemda Bengkayang belum ambil langkah,” katanya, Selasa (11/2).

Gerardus menyatakan, setidaknya sekitar 3.500 tenaga honorer di pemerintahan kabupaten Bengkayang. Untuk pengurangan atau penambahan tenaga honor belum ada kebijakan.

“Tenaga honor sekitar 3.500-an. Yang jelas belum ada kebijakan pengurangan dan atau menambah lagi tenaga honor atau kontrak daerah,” ucapnya.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Kabupaten Bengkayang, Martinus Khiu menanggapi terkait rencana penghapusan secara bertahap tenaga honorer tentu perlu di kaji kembali, terlebih jika hal itu dilakukan pada tenaga guru honorer di daerah. Martinus Khiu meminta agar dinas terkait justru lebih memperhatikan masih para guru honorer semisal yang sudah lama mengabdikan diri.

“Bagi guru yang sudah lama mengabdikan diri ini menjadi bahan pertimbangan, karena di Bengkayang menurut laporan kita maish banyak kekurangan guru dan belum lagi yang akan pensiun pada tahun 2020 ini. Sehingga ini betul-betul dikaji sehingga disekolah tidak kekurangan guru. Karena bagaimanapun, pendidikan dan kesehatan itu merupakan pelayanan dasar yang menjadi harapan kita dalam rmagka pengembangan SDM,” ucap Martinus Khiu.

Meskipun kabar penghapusan tenaga honorer untuk keseluruhan, Khiu berharap ini tidak terjadi pada tenaga honorer guru dan kesehatan, dan berharap ada solusi dari pemerintah.
Terkait hal tersebut juga, Ketua DPRD kabupaten Bengkayang, Fransiskus menyikapi pengahapusan tenaga honorer perlu dilihat juga dari sisi positif dan negatifnya. Meskipun keputusan yang akan diambil dalam hal ini disayangkan.

“Kita pasti ingin tahu juga apa yang menjadi keinginan dari pemerintah pusat ini untuk penghapusan tenaga honorer. Dalam arti mudah- mudahan dengan penghapusan itu ada program-progam pemerintah pusat untuk mengangkat para honorer ini sebagai ASN atau CPNS. Kalau memang ini adalah keputusan yang positif kita pada prinsipnya mengapresiasi itu. Tapi jika itu dilakukan Pempus juga harus memperhatikan realitas yang ada di daerah salah satunya di Kabupaten Bengkayang,” ucap Fransiskus, Jumat (14/2).
Fransiskus menyatakan, jika penghapusan dilakukan Bengkayang akan semakin kekurangan tenaga honorer terlebih pada bidang guru dan kesehatan. “Saya menerima data laporan konkretnya kekurangan guru di kabupaten Bengkayang 1.972 orang dan pensiun guru di Bengkayang pada tahun 2020 sekitar 200 orang. Saya lebih menyoroti pendidikan, karena itu merupakan pelayanan dasar masyarakat,” tambah Fransiskus.

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bengkayang ini menyatakan, jika daerah diberikan kewenangan sepenuhnya dalam mengadakan tenaga honorer khusus pendidikan dan memberikan anggaran, dan itu sangat baik untuk penambahan kekurangan tenaga honorer di Bengkayang.

“Dan saya lihat tenaga honorer yang dibiayai oleh dana BOS itu sangat prihatin, dan sangat tidak manusiawi lah. Karena kalau melihat dari peraturan Kemendikbud boleh membayar gaji honor hanya maksimal 15 persen dari dana BOS, jadi bagi sekolah yang membayar gaji honorer dari dana BOS kisaran diterima hanya Rp 300ribu- Rp500ribu rupiah perbulannya. Kalau itubyang diterima oleh tenaga pengajar sudah ditak layak dan manusiawi. Dan semangat mereka untuk mengajar juga pasti tidak ada lagi,” ungkap Politikus partai Gerindra ini.

Bagaimana mutu pendidikan anak-anak didaerah bila itu dilakuan dan tidak ada kebijakan khusus yang dilakukan daerah oleh Pempus, ia sayang menyayangkan.

Tidak hanya tenaga guru, Fransiskus juga menyoroti bidang kesehatan yang ada di kabupaten Bengkayang. Fransiskus berharap ada perhatian-perhatian khusus oleh pemerintah pusat dalam hal ini, apalagi Bengkayang yang wilayahnya sangat luas dan berbatasan langsung dengan negara tetangga, tentu kebutuhan akan polindes di setiap desa atau dusun ada.

“Teknis mengisinya adalah dengan menetapkan tenaga yang profesional di bidangnya. Jika ada kebijakan pengahapusan tenaga honorer tentu akan lebih banyak yang kosong. Saya harap pemerintah betul-betul memperhatikan daerah yang membutuhkan tenaga, dan gaji mereka kalau bisa standar UMK. Kita berharap yang terbaik,” tutupnya. (Titi).