Perbatasan Butuh Zona Ekonomi Khusus

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sudah dibangun dengan megah. Sayangnya tidak dibarengi dengan regulasi untuk menggeliatkan roda perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan negara tersebut.

Makanya kita juga ke Presiden, berharap supaya anak buahnya yang setengah-setengah bekerja, diganti saja

“Kita perlu banyak zona ekonomi khusus di perbatasan,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, kepada wartawan, Minggu (24/11/2019).

Lantaran tidak adanya regulasi untuk zona ekonomi khusus itu, jelas Suriansyah, kemegahan PLBN tidak terlalu mempengaruhi perekonomian masyarakat. “Tidak jauh berbeda dengan saat belum dibangun,” ungkap Suriansyah.

Setakat ini, kata Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini, PLBN kurang digunakan sebagaimana mestinya. “Sehingga hanya akan jadi tempat melintas TKI ilegal dan Narkoba,” ingat Suriansyah.

Permasalahan semacam ini, kata Suriansyah, bukan hanya dialami Aruk, Sambas yang berbatasan darat dengan Kerajaan Malaysia, tetapi juga di daerah perbatasan lainnya.

Suriansyah mengatakan, permasalahan di kawasan perbatasan ini sudah seringkali diadukan ke Pemerintah Pusat (Pempus). Tetapi kurang mendapat respon positif.

“Kita sudah berkali-kali menghadap Dirjen Kehutanan dan Lingkungan Hidup, namun kita dianggap remeh, kita datang membahas hutan lindung di perbatasan, Dirjennya malah memilih menghadiri acara nasi goreng,” cerita Suriansyah.

BACA: Bank Kalbar Dinilai Kalah dengan CU

Respon seperti itu, kata Suriansyah, tentunya sangat disayangkan. Lantaran wilayah perbatasan negara merupakan kendali penuh dari Pempus. “Kita tersinggung, ini bentuk pemerintah pusat tidak serius dengan daerah,” ujarnya.

Padahal, lanjut Suriansyah, berangkat ke Jakarta menggunakan dana dari rakyat. Bukan ujuk-ujuk, melainkan dengan mengirim surat resmi terlebih dahulu.

“Makanya kita juga ke Presiden, berharap supaya anak buahnya yang setengah-setengah bekerja, diganti saja,” tutup Suriansyah.(dik)