Sabtu , 7 Desember 2019
Home / BENGKAYANG / Jelang Pemilu, Wilayah Hukum Bengkayang Masuk Kategori Aman

Jelang Pemilu, Wilayah Hukum Bengkayang Masuk Kategori Aman

IMG-20190207-WA0041
KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG – Mendekati Pemilihan Umum Presiden dan Wakil serta Legislatif, Kapolres Bengkayang melalui Kasat Intel, AKP Dicky Z menyebutkan apabila saat ini wilayah hukum Polres Bengkayang masuk dalam kategori aman.
“Namun ada beberapa Kecamatan yang menjadi prioritas pengamanan,” ungkap Dicky pada rapat koordinasi bersama Bupati dan Camat, Kamis  (7/2) diruang Rapat Bupati.
Meski demikian, Dicky menjelaskan secara umum wilayah hukum Polres Bengkayang masuk kategori aman. Informasi ini berasal dari intelejen-intelejen yang tersebar disetiap kecamatan.
“Situasi ini  tidak terlepas dari berbagai pihak, termasuk pihak Kecamatan yang telah mendukung sehingga keamanan selama masa Pemilu ini tetap terjaga,” ujarnya.
Selain menyampaikan kondisi keamanan jelang Pemilu, Dicky juga mengingatkan kepada para Camat dan Sekcam agar dapat membuat perkiraan-perkiraan atas gejala-gejala ancaman potensi bencana. Misalnya banjir atau longsor. Ini untuk memudahkan langkah-langkah preventif apa yang dapat diambil ketika terjadi bencana.
Sementara pada kesempatan yang sama, Bupati Bengkayang, Suryadman Gidot, menekankan bahwa keamanan merupakan tanggungjawab bersama. Hal itu penting untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
Terkait Pemilu, Bupati mengatakan Pemilu sangat penting dalam rangka menentukan nasib dan keberlangsungan pemerintahan. Meningkatkan partisipasi pemilih. Jangan sampai tingkat partisipasi menurun dari Pemilu sebelumnya. Kecamatan dan Mapolsek harus saling berkoordinasi. Libatkan juga para guru dalam proses penyelenggaraan Pemilu.
“Hal penting lainnya yang perlu dilakukan para Camat yakni berkoordinasi dengan PPS agar dapat merekrut anggota KPPS yang benar-benar mampu bekerja,” pesan Bupati.
Dijelaskannya, pelaksanaan Pemilu 2019 berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya. Kali ini Pemilu menyandingkan dua pemilihan sekaligus, yakni Presiden dan Legislatif. Oleh karena itu, tugas yang dijalankan penyelenggara tentu akan semakin berat sehingga diperlukan mereka yang dianggap mampu bekerja. (Titi)

Tentang REDAKSI

Cek Juga

Subhan Nur

Usut Kasus Gratifikasi BPN Sampai ke Akar-akarnya

  KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–DPRD Provinsi Kalbar meminta kasus gratifikasi terkait pendaftaran tanah tidak berhenti sampai …

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *