KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK– Instansi terkait harus cepat tanggap terhadap Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di ujung Jalan Parit Haji Husin (Paris) II, Kecamatan Pontianak Tenggara sejak sekitar pukul 11.00 WIB pada Rabu (11/03/2020) kemarin. “Jangan saling melempar tanggungjawab. Kita tidak suka dengan instansi atau pejabat yang melempar tanggungjawab terkait …
Baca »Arsip berdasarkan Tag: Karhutla
Tiga Peladang di Vonis Bebas Pengadilan Negeri Bengkayang
KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG – Tiga terdakwa kasus Karhutla di Bengkayang dinyatakan bebas murni dalam sidang putusan Pengadilan Negeri Bengkayang, Selasa (10/3). Sidang berjalan lancar dan damai, dengan dikawal oleh puluhan massa dari Aksi Solidaritas Anak Peladang atau massa bela peladang, serta dari pihak kepolisian dan TNI. Sidang putusan hari ini …
Baca »Enam Peladang Divonis Bebas Pengadilan Negeri Sintang
SINTANG – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Solidaritas Anak Peladang (ASAP) bersorak gembira setelah mendengar Majelis Hakim di Pengadilan Negeri (PN) Sintang, Kalimantan Barat, Senin, yang memutuskan enam orang terdakwa peladang tidak bersalah serta membebaskan peladang dari seluruh dakwaan. Majelis hakim yang dipimpin Hendro Wicaksono di ruang Cakra …
Baca »Kasus Karhutla, Terdakwa Dituntut Tiga Bulan Penjara, PDKS Nyatakan Sikap
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU. Setelah sempat ditunda, sidang kasus kebakaran hutan dengan terdakwa Sugiman dan Teruna kembali digelar di Pengadilan Negeri Sanggau, Kamis (5/3) pagi. Dalam sidang dengan agenda pembacaan tuntutan tersebut, kedua terdakwa dituntut hukuman tiga bulan penjara dan denda Rp1 juta. Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Arief Boediono …
Baca »Angeline Fremalco Prioritas Perjuangkan Nasib Peladang yang Jadi Korban Kasus Karhutla
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Pascaditetapkan sebagai Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar, Angeline Fremalco memastikan akan concern mengatasi permasalahan yang dialami peladang terkait kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Kita jelas mempunyai kepedulian yang luar biasa dan menitik beratkan pada masalah Karhutla, tanpa harus menjadikan para peladang sebagai korban, karena mereka melakukan …
Baca »Ratusan Massa DAD Datangi Pengadilan Negeri Sanggau
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Ratusan masa dari Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Sanggau dan Landak mendatangi Pengadilan Negeri Sanggau, Senin (25/11). Kedatangan mereka guna menyampaikan beberapa hal kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanggau terkait dua tersangka, Sugiman warga Dusun Tapang Peluntan RT. 001/000 Desa Sungai Tekam Kecamatan Sekayam dan Teruna, warga …
Baca »Stop Kriminalisasi Peladang
Oleh: Serenade Nasib orang kecil dimana-mana sama saja. Kecil ditindas, besar dijilat. Ke yang kecil, pedang hukum begitu cepat berkelebat. Kepada yang besar, pedang itu terasa majal dan macet saat ditarik keluar dari sarungnya. Ada ribuan hektar lahan yang terbakar. Ada banyak perusahaan raksasa pemiliknya. Namun peladang berkulit legam, …
Baca »Kapolda Kalbar Harap BMKG Batasi Rilis Langsung Prakiraan Cuaca
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Dalam Focus Group Discussion (FGD) “Penanggulangan Karhutla dan Solusinya” di Ballroom Ibis Hotel Pontianak, Selasa (08/10/2019) pagi, Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono mengeluarkan beberapa rekomendasi. Salah satunya, Kapolda Didi Haryono meminta Badan Meteologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tidak langsung merilis prakiraan cuaca ke masyarakat. Melainkan …
Baca »Persatuan Peladang Tradisional Surati Menkopolhukam
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Persatuan Peladang Tradisional Kalimantan Barat, Selasa (1/10/2019) menyurati Wiranto, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI. Melalui surat dengan perihal permohonan dialog dan klarifikasi tertanggal 24 September 2019 yang kemudian baru dikirim bertepatan dengan momentum Hari Kesaktian Pancasila tersebut meminta kesediaan Wiranto, Menkopolhukam RI untuk berdialog …
Baca »Pemkab Sanggau Cabut Izin Empat Perusahaan Sawit Terkait Karhutla
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Pemda Sanggau akhirnya menunjukkan sikap tegas terhadap empat perusahaan kelapa sawit yang berinvestasi di Bumi Daranante dengan menerbitkan surat keputusan (SK) pencabutan izin perusahaan-perusahan tersebut. Empat perusahan itu adalah PT BEI A, PT KPI, PT GSP dan PT RAU. Maka secara administratif berdasarkan peraturan menteri …
Baca »