KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Tidak menutup kemungkinan, target pendapatan daerah sengaja dipasang sekecil-kecilnya–tidak sesuai dengan potensi yang sebenarnya–supaya pada realisasinya kelak dinilai berhasil melampaui target. Fraksi Nurani Keadilan Bangsa (NKB) DPRD Provinsi Kalbar tidak menginginkan hal tersebut terjadi dalam penyusunan RAPBD Perubahan Provinsi Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2019. “Jangan ada upaya …
Baca »PARLEMEN
Tekuk Tim Tayan, Tim Basket Dewan Sanggau Juarai Bupati Cup Merah-Putih Landak
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Tim Basket Ball Kantor Dewan (Kawan) A DPRD Sanggau sukses menjuarai Bupati Cup Merah-Putih di Kabupaten Landak pada Selasa (20/8) malam. Tim Kawan A sukses menekuk tim Tayan di laga final. Leo Alifin Hadi dan kawan-kawan menang dengan skor akhir 70-65 atas tim Tayan. Koordinator …
Baca »Transfer Daerah dan Dana Desa Diperkirakan Mengacu pada Tahun Lalu
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Nota kesepatakan Kebijakan Umum APBD dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020 Kabupaten Sanggau resmi ditandantangani pihak eksekutif dan legislatif dalam rapat paripurna yang digelar pada Rabu (21/8) di aula lantai III gedung DPRD Sanggau. Eksekutif diwakili Bupati Paolus Hadi, sementara legilatif diwakili Wakil …
Baca »Serapan APBD Kalbar Rendah, Lawan dan Kawan Kompak “Serang” Gubernur Midji
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Penyerapan APBD Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2019 hingga Agustus terbilang rendah. Ini membuat Fraksi-Fraksi di DPRD Kalbar, baik dari Partai Politik (Parpol) yang mengusung maupun yang menjadi lawan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) lalu, “menyerang” Sutarmidji. “Sayang disayangkan, di tengah keterbatasan anggaran serta masih banyaknya prioritas pembangunan yang harus …
Baca »Pandangan Fraksi DPRD Sambas, Soroti Masalah Sosial Disambas
KALIMANTAN TODAY, SAMBAS. Pandangan Fraksi di DPRD Sambas, Rabu (21/8) siang, tentang rancangan APBD Perubahan 2019, menyoroti masalah sosial, tenaga honorer serta masalah masalah lainnya. Dari 9 fraksi, hanya 8 fraksi yang hadir, satu fraksi abstain. Ketua DPRD Sambas Ir. Arifidiar menjelaskan, pandangan fraksi fraksi tersebut banyak menyingung masalah tingginya …
Baca »Pemda dan DPRD Landak Sepakati KUA-PPAS APBD 2020 Sebesar Rp 1,52 Triliun
KALIMANTAN TODAY, LANDAK- Kebijakan Umum Anggaran dan Perioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Landak tahun Anggaran 2020 disepakati Rp. 1,52 Trilyun rupiah. Kesepakatan antara Pemerintah daerah Kabupaten Landak bersama DPRD Kabupaten Landak ini ditandai dengan penandatanganan berita acara kesepakatan KUA-PPAS oleh Wakil …
Baca »Saham Pemprov ke Bank Kalbar Hanya 49 Persen
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Hingga kini, saham Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Kalbar hanya 49 persen. Memang mayoritas, tetapi bukan sebagai pengendali. “Karena pengendali itu harus 51 persen. Saham Pemprov masih kalah besar dengan 14 kabupaten/kota di Kalbar,” ungkap Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyertaan Modal …
Baca »Jangan Cuma Sibuk Acara 17-an
Peringatan kemerdekaan RI ini harus dimaknai sebagai momen untuk instrospeksi KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Mengikuti berbagai lomba untuk memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 RI atau karib disebut acara 17-an memang sangat menyenangkan. Tetapi jangan cuma sibuk dengan hal semacam itu sampai berhari-hari. “Peringatan kemerdekaan RI ini harus dimaknai sebagai momen untuk …
Baca »Bank Kalbar Harus Bantu Wujudkan Desa Mandiri
Tahun Anggaran 2019 ini Gubernur sudah mencadangkan Rp50 Miliar, demikian pula pada 2020 dan seterusnya sampai total Rp250 Miliar di akhir masa jabatannya,” ungkap Luthfi. KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK– Selain dituntut untuk berkontribusi signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau Bank Kalbar juga harus bisa …
Baca »Wajib Sampaikan LHKPN ke KPK
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Setiap penyelenggara negara, termasuk Anggota DPRD Provinsi wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI. “Terutama yang baru lolos dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) lalu. Sebab, kalau tidak menyerahkan LHKPN, tidak akan dilantik menjadi Anggota DPRD,” kata Maryono, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, kepad …
Baca »