KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Belanja Tidak Terduga atau Non Budgeter pada APBD Provinsi Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2021 direncanakan Rp20 Miliar. Sementara Belanja Operasional sekitar Rp4,3 Triliun, Modal sekitar Rp1,2 Triliun, dan Transfer sekitar Rp1,5 Triliun. “Total Anggaran Belanja dalam RAPBD TA 2021 sekitar Rp6,9 Triliun,” ungkap Sutarmidji, Gubernur Kalbar …
Baca »PARLEMEN
Bentuk UPT Dinas Pendidikan Kalbar di Setiap Kabupaten
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Lantaran pengelolaan SMA/SMK sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi (Pemprov), hendaknya Gubernur membentuk Unit Pelaksana Tugas (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi Kalbar di setiap kabupaten. “Untuk memudahkan pemberian pelayanan kepada SMA/SMK di kabupaten yang menjadi kewenangan Pemprov,” kata Heronimus, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, baru-baru ini. Jenis pelayanan …
Baca »Demo Tolak Omnibus Law di DPRD Kalbar Diwarnai Aksi Lempar Batu dan Vandalis
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Demonstrasi penolakan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (08/10/2020) ricuh. Ratusan massa bentrok dengan aparat keamanan yang berjaga-jaga di gedung rakyat tersebut. Ratusan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), datang step by step ke Gedung DPRD Provinsi …
Baca »Politisi Demokrat Kalbar: Dengarlah Suara Rakyat, Cabut UU Cipta Kerja
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Kedatangan para demonstran yang memadati Gedung DPRD Provinsi untuk menolak Omnibus Law (Undang-Undang) Cipta Kerja, Kamis (08/10/2020), disambut baik politisi Partai Demokrat Kalbar. “Kita berharap pemerintah mendengar suara rakyat ini, cabut Omnibus Law UU Cipta Kerja ini,” kata Ermin Elviani, Ketua Fraksi Demokrat DPRD Provinsi …
Baca »Dewan Kalbar Persilakan Buruh Perjuangkan Hak-haknya, Tapi…
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Pascadisahkannya Omnibus Law Cipta Kerja, DPRD Provinsi Kalbar mempersilahkan para buruh atau pekerja memperjuangkan hak-haknya yang lenyap dimangsa Undang-Undang (UU) sapu jagat tersebut. “Tetapi dengan cara-cara yang baik, dengan tidak merusak hasil pembangunan yang sudah ada,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui …
Baca »Apapun Alasannya, Tak Tepat Sahkan Omnibus Law saat Covid-19
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Pengesahan Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja dinilai tidak tepat. Lantaran dilakukan saat rakyat Indonesia menghadapi keruwetan di berbagai sektor akibat pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). “Situasi saat ini tidak memungkinkan untuk memutuskan suatu UU, apapun alasannya,” kata Suib, Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi …
Baca »Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Tanpa Perhitungkan Sikap Masyarakat
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Polemik dan gejolak yang muncul pascadisahkannya Omnibus Law Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, menunjukkan pengambilan keputusan yang dilakukan DPR-RI tidak memperhitungkan sikap masyarakat. “Tentu ini kita sesalkan,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui kalimantantoday.com di ruang kerjanya, Rabu (07/10/2020). Seperti diketahui, sejak Presiden RI …
Baca »Pelestarian Fungsi Gambut Butuh Upaya Sistematis dan Terpadu
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Gambut merupakan ekosistem yang rentan rusak. Di antaranya karena Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Sehingga menimbulkan permasalahan yang lebih besar dan luas lagi. “Olehkarenanya diperlukan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan fungsi ekosistem gambut,” kata Tony Kurniadi, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di tempat kerjanya, …
Baca »Enam Desa di Sanggau Siap Dimekarkan, Angeline Fremalco: Kami Siap Bantu
SANGGAU. Sebanyak enam desa di Kabupaten Sanggau saat ini tengah dipersiapkan oleh Pemkab Sanggau untuk dimekarkan. Enam desa persiapan tersebut adalah Desa Menyongka Elok yang merupakan pemekaran dari Desa Sape Kecamatan Jangkang, Desa Darok yang merupakan pemekaran dari Desa Bantai Kecamatan Bonti, Desa Sungai Kenaik yang merupakan pemekaran dari …
Baca »Fakta: Masyarakat Tak Takut Covid-19
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Perkembangan terkini di tengah masyarakat Kalbar, sungguh sangat mengejutkan. Pasalnya, semakin banyak masyarakat yang tidak peduli dengan penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). “Masyarakat tidak lagi menganggap Covid-19 ini sebagai wabah yang menakutkan,” ungkap Cok Hendri Ramapon, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, kemarin. Pernyataan …
Baca »