Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Direktur Jenderal (Dirjen) Bimbingan Masyarakat (Bimas) Katolik, Kementerian Agama (Kemenag) RI yang dijabat HM Nur Cholis Setiawan sebagai Pelaksana Tugas (Plt), terus menuai polemik di masyarakat. Lantaran yang bersangkutan seorang muslim.
“Saya sebenarnya sangat menyayangkan, kenapa bisa terjadi seperti itu,” kata Angeline Fremalco, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, ditemui kalimantantoday.com di ruang kerjanya, Senin (10/02/2020).
Memang, lanjut Angeline, Kemenag RI sudah memberikan jawaban terkait permasalahan ini. Namun, malah memunculkan pertanyaan besar, apa benar tidak ada orang Katolik yang bisa menduduki jabatan tersebut.
Kemenag menjelaskan kalau pengangkatan HM Nur Cholis Setiawan sebagai Plt Dirjen Bimas Katolik, lantaran pejabat sebelumnya, Eusabius Binsasi, pensiun pada Juli 2019.
HM Nur Cholis Setiawan menjabat sampai pejabat baru didefinitifkan. Mengenai yang bersangkutan bukan beragama Katolik, karena yang beragama Katolik belum ada yang memenuhi syarat golongan untuk jabatan tersebut.
“Saya nggak yakin, masak nggak ada pemeluk Katolik seorangpun yang bisa menjabat di posisi itu,” ucap Angeline.
Ini memang bukan soal isi dari agama, kata Angeline, tetapi memang sudah selayaknya posisi Bimas Katolik itu ditempati pegawai yang beragama Katolik. “Sama dengan Bimas agama lain yang dijabat pegawai yang sesuai agamanya,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalbar ini berharap permasalahan yang sudah menjadi perbincangan hangat di masyarakat ini segera ditindaklanjuti.
BACA: Jembatan Desa Upe Terendam hingga Sepinggang Orang Dewasa
BACA: Ketua Umum Pemuda Katolik Tuntut Penjelasan Menag Soal Penunjukan Dirjen Bimas Katolik
“Kita mendorong Kemenag untuk segera mencari figur yang tepat, agar ini tidak menjadi polemik berkepanjangan, terutama di kalangan umat Katolik,” jelas Angeline.
Sebagai umat Katolik, Angeline juga banyak mendapat keluhan atau komplain terkait pejabat Bimas Katolik yang diisi pemeluk agama lain itu.
“Mungkin karena saya sebagai Wakil Rakyat. Tentu mereka berharap suara saya mungkin bisa didengar pihak terkait, dalam hal ini Kemenag,” tutup Angeline.(dik)
