Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Gubernur Kalbar, Sutarmidji pernah mengatakan akan menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai latarbelakang pendidikan atau kompetensinya. Kalaupun masih terdapat yang “salah kamar”, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang mesti dievaluasi.
Sangat bagus Pak Gubernur bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya karena beliau pimpinan daerah. Namun patut dipahami juga, bahwa tidak mungkin Pak Gubernur mengurus sampai ke tingkat Kasi (Kepala Seksi)
“Mungkin BKD-nya yang kurang teliti. Evaluasi saja kalau kinerjanya kurang bagus,” kata Syarif Amin Muhammad Assegaf, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (24/01/2020).
Legislator Partai NasDem ini sangat yakin, Gubernur Midji tidak akan merotasi atau memutasi ASN tanpa memerhatikan latarbelakang pendidikan yang bersangkutan.
“Cuma saya yakin Pak Gubernur tidak mungkin sampai memeriksa satu per satu ASN sampai ke Eselon IV saat merotasi atau memutasi birokrat,” ucap Amin.
Tentunya BKD sebagai leading sector Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat), menurut Amin, sangat berperan dalam hal itu sebelum mengusulkannya untuk di-SK-kan Gubernur Midji.
“Mungkin BKD kurang teliti dalam mengusulkan itu, sampai-sampai ada ASN yang sudah meninggal pun turut dimutasi. Pak Gubernur yang menandatangani tentu tidak mengenal orang-orang yang diusulkan itu,” jelas Amin.
BACA: Gubernur Kalbar Dilaporkan ke KASN
BACA: ASN Adukan Gubernur Kalbar ke Komisi ASN, Affandie: Wajar Saja
Memang sebagai Kepala Daerah, menurut Amin, Gubernur Midji bertanggungjawab atas masalah tersebut. Namun, sebenarnya kekeliruan dalam rotasi dan mutasi ini pada BKD.
“Sangat bagus Pak Gubernur bertanggungjawab atas kesalahan yang dilakukan anak buahnya karena beliau pimpinan daerah. Namun patut dipahami juga, bahwa tidak mungkin Pak Gubernur mengurus sampai ke tingkat Kasi (Kepala Seksi),” tutur Amin.
Tidak mungkin Gubernur Midji, lanjut Amin, mengurus seluruh ASN Pemprov Kalbar, tentu diserahkannya ke OPD terkait, yakni BKD. “Seharusnya BKD yang bertanggungjawab,” tegasnya.
Secara pribadi, Amin melihat Gubernur Midji lebih fokus pada upaya mencapai visi dan misinya, seperti Rumah Sakit (RS) tanpa kelas, kemajuan pendidian dan infrastrtuktur. “Beliau lebih fokus ke situ,” pungkasnya.(dik)
