Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Pilkades serentak di 72 desa di Kabupaten Sanggau akan digelar pada April mendatang. Namun pendaftaran bagi bakal calon Kades telah ditutup pada 13 Januari 2020. Dari sisi kuantitas, ada peningkatan jumlah bakal calon Kades dari tahun sebelumnya.
“Kita belum menerima laporan, Cuma mereka rata-rata antara 7-8 orang calon. Bahkan ada yang sampai 10 orang. Kemarin (13/1/2020) terakhir tutup (pendaftaran). Kalau kemarin tahun 2019 kita 68 Pilkades. Rata-rata calon sekitar enam atau tujuh,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPM Pemdes) Kabupaten Sanggau, Siron, Selasa (14/1/2020).
Siron menduga meningkatnya minat menjadi Kades lantaran adanya undang-undang nomor II soal perubahan gaji kepada desa. “Gajinya disesuaikan dengan golongan II A, sekitar Rp 2,4 juta. Belum termasuk tunjangan,” ungkapnya.
Penyebab lainnya, lanjut Siron, adalah soal angaran desa yang cukup besar. Rata-rata Rp1 miliar. “Mungkin dalam pemikiran mereka itu, di samping cukup untuk membangun desa, juga jadi daya tarik sendiri,” ujarnya. Namun ia juga mengingatkan, anggaran desa yang besar itu tak bisa digunakan sembarangan. Untuk penyalahgunaan anggaran desa, DPM Pemdes melakukan pengawasan. Selain itu ada pula pendamping desa.
Fenomena meningkatnya minat menjadi Kades ditanggapi positif oleh Bupati Sanggau, Paolus Hadi. Menurutnya Kades sudah menjadi jabatan prestisius. “Saya berharap para calon memang mau jadi Kades, bukan karena anggaran yang besar, tapi mereka paham bahwa inilah kesempatan otonomi desa untuk membangun desanya. Sebagai calon mereka harus punya kekuatan itu dulu. Bukan melihat anggaran. Karena anggaran kalau tak dikelola dengan benar, jadi masalah. Tapi saya postive thinking. Ini demokrasi semakin berjalan dengan baik,” kata PH, sapaan Paolus Hadi, Selasa (14/1/2020) ditemui di ruang kerjanya.
Terlebih jika dilihat latarbelakang pendidikan para calon Kades saat ini, sudah banyak yang sarjana. “Kalau dulu payah benar kita lihat kandidat-kandidat sarjana,” ujarnya. Artinya, kata PH, orang sudah memahami, desa itu satu wilayah pemerintahan yang memiliki kekuasaan otonom, sehingga ia berharap yang nanti dipilih masyarakat adalah orang-orang yang ingin membangun desanya.
“Jadi bupati pun, karena mereka adalah mitra perpenjangan dari bupati untuk membangun desanya, tentu saya ingin mendapat Kades yang betul-betul mengerti, dari sisi pemerintahan, keuangan. Jangan salah, Kades ini politisnya tinggi. Jadi lebih baik mereka-mereka yang juga mau berpihak pada masyarakat,” beber Ketua DPC PDIP Sanggau itu.
Apakah ada korelasi antara meningkatnya daftar calon dengan anggaran desa yang besar? PH mengatakan, kemungkinan para calon itu ingin membangun desanya dengan baik dan anggaran yang baik. “Itu positifnya untuk saya. Kalau membangun desa dengan anggaran kurang, mungkin orang tak akan tertarik,” katanya.
BACA: Gubernur Tempatkan ASN Sesuai Kompetensi? Helsan: Merampot Jak!!!
Beda jika, niat menjadi Kades untuk ‘mengeruk’ anggaran desa yang besar itu untuk kepentingan pribadi.
“Tapi kalau ada orang niat mau menjadi Kades lalu memanfaat anggaran desa dengan tidak benar, saya yakin mereka sudah tahu, mereka sudah mendengar berita, membaca dan melihat. Kalau ada model Kades yang begitu, pesan saya jangan dipilih !,” tegas PH. (Ram)
