Gubernur Tempatkan ASN Sesuai Kompetensi? Helsan: Merampot Jak!!!

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Gubernur Kalbar, Sutarmidji dalam beberapa kesempatan seringkali menyebutkan, rotasi pejabat teknis di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar disesuaikan dengan kompetensi atau bidang keilmuannya, bukan didasarkan pada like and dislike.

Sekonyong-konyong klaim itu dibantah salah seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Kalbar, Helsan Zulkifli. “Merampot jak,” kata Megister Teknik Universitas Gajah Mada (UGM) ini kepada kalimantantoday.com, Selasa (14/01/2020).

Helsan merupakan salah seorang ASN yang dimutasi ke tempat yang tidak sesuai, bahkan sangat jauh berbeda dengan bidang keilmuan atau latarbelakang pendidikannya.

Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan dan Jembatan Wilayah IV, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar.

“Pengalaman saya bidang jalan dan jembatan Dinas PUPR ini sekitar 28 tahun, dan tidak pernah bermasalah. Lagi pula ini sesuai dengan latarbelakang pendidkan saya,” kata Helsan.

Alumnus Strata Satu (S1) Teknik Sipil Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak ini juga dibiayai Pemprov Kalbar untuk melanjutkan pendidikannya ke S2 UGM Yogyakarta.

Namun begitu sudah mengantongi titel Megister Teknik, keilmuan Helsan malah tidak dimanfaatkan dengan baik oleh Pemprov Kalbar yang sudah membiayai program pascasarjananya itu.

ASN Golongan IV/a (Pembina) ini malah dimutasi menjadi Kasi Usaha dan Industri Pariwisata Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Provinsi Kalbar.

“Per 3 Januari 2020, saya dimutasi ke bidang yang tidak sesuai latarbelakang pendidikan saya. Saya juga tidak berpengalaman sama sekali terkait bidang Disporapar itu,” ungkap Helsan.

Atas tindakan sewenang-wenang terhadapnya itu, Helsan pun berkonsultasi dengan pihak-pihak terkait untuk membawa permasalahan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Sedang kita pelajari, apa saja yang mesti dipersiapkan untuk mem-PTUN-kan rotasi ASN tidak sesuai bidang keilmuan ini,” ujar Helsan.

Usut punya usut, ternyata Helsan hanya salah seorang dari sekian banyak ASN yang dirotasi ke tempat yang tidak sesuai latarbelakang pendidikannya. Namun kebanyakan dari mereka enggan bersuara, karena takut disebut membangkang.

Hasil penelusuran kalimantantoday.com, ASN Pemprov Kalbar “salah tempat” itu di antaranya Helman Sudia, sarjana teknik elektro yang menjadi Kasi Penyedia dan Rehabilitasi Perumahan, Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.

Ditemukan pula Iskandar yang merupakan sarjana teknik jalan dan jembatan yang dirotasi menjadi Kepala UPT Panti Sosial Anak, Dinas Sosial Provinsi Kalbar.

Kemudian Kressensiana Kusnawaty yang merupakan alumnus FKIP dirotasi menjadi Kabid Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.

Selanjutnya Mohammad Hidjrin yang merupakan alumnus S2 planologi malah dirotasi menjadi Kasubbag Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, Biro Administrasi Pembangunan, Setda Provinsi Kalbar.

Terungkap pula nama Yosafat Triadhi Andjioe, megister teknik sipil ini menjadi Kabid Penanganan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya, Beracun, dan Pengendalian Pencemaran, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi Kalbar.

Tercatat pula Alfonsa Esther yang merupakan Sarjana Hukum malah menjadi Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan, Bidang Perumahan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalbar.

Kemudian Arnoldus yang merupakan sarjana teknik mesin malah menjadi Kasi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman Bidang Kawasan Permukinan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukinan Provinsi Kalbar.

Tentunya tidak menutup kemungkinan masih ada pejabat teknis yang dilempar ke tempat yang tidak sesuai dengan latarbelakang pendidikannya.

Helsan sangat menyayangkan penempatan posisi teknis di Pemprov Kalbar ini tidak sesuai dengan latarbelakang pendidikan. Tentunya akan berdampak negatif bagi pembangunan provinsi ini ke depannya.(dik)