Silpa Kalbar 2019 Pecah Rekor, Affandie: Gubernur Jangan Seenaknya

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK– Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) Kalbar 2019 mencapai Rp1,1 Triliun, paling banyak sepanjang sejarah provinsi ini. Biasa hanya di kisaran Rp200 Miliar.

“Itu artinya Pemerintah Daerah kurang bekerja dengan maksimal, termasuk Gubernurnya,” kata Affandie AR, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, ditemui tempat kerjanya, Selasa (07/01/2020).

Ia mengaku, sejak menjadi Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari 2009 sampai sekarang, baru ini menemukan nilai Silpa mencapai Rp1,1 Triliun. “Ini baru kejadian, sejak dipegang Gubernur Sutarmidji,” ucap Affandie.

Silpa tersebut cukup besar bagi Kalbar dan dapat mengganggu perekonomian masyarakat. Hal itu sudah dapat dilihat dari kondisi akhir-akhir ini.

Tidak menutup kemungkinan masalah ini juga akan mempengaruhi opini BPK-RI terhadap pengelolaan keuangan Provinsi Kalbar.

Pada 2018, ungkap dia, BPK-RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), setelah enam tahun berturut-turut Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Dengan besarnya Silpa 2019, sekarang saya khawatir kita mendapat opini Disclaimer, keuangan Provinsi Kalbar tidak bisa dipertanggungjawabkan,” tutur Affandie.

Parahnya, Gubernur Sutarmidji malah mengkambinghitamkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait besarnya Silpa atau tidak maksimalnya penyerapan anggaran 2019.

“Sekarang Gubernur mencak-mencak menyalahkan OPD-nya. Padahal ini juga kesalahan Gubernur, karena bagaimanapun juga ini adalah tanggungjawabnya,” ujar Affandie.

Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalbar ini juga menyesalkan dalih yang dikemukakan Gubernur Midji terkait tidak terserapnya anggaran tahun lalu itu, yakni karena mencari kontraktor berkualitas atau yang pengerjaannya bagus.

“Namanya kontraktor itu punya sertifikasi. Kalau tidak, mereka kontraktor abal-abal. Nah kalau mengatakan kontraktor itu tidak profesional, artinya Gubernur juga menyalahkan pihak yang mengeluarkan sertifikasi, itu kan lebih berat lagi urusannya,” papar Affandie.

Menurut Legislator Demokrat ini, tidak terserapnya anggaran mencapai triliunan itu, lantaran banyaknya pergantian pejabat di tengah jalan.

“Gubernur tidak setuju dengan pejabat-pejabat lama, digantilah dengan pejabat baru. Nah pejabat baru mana berani meneken barang bermiliar-miliran, tentu dipelajarinya dulu, ini yang menyebabkan keterlambatan,” papar Affandie.

Olehkarenanya, saran Affandie, kalau mau mengganti pejabat itu, jangan di tengah jalan. “Gantilah di awal tahun atau Triwulan Pertama,” ujar Legislator Dapil Kubu Raya ini.

Affandie juga menyoroti terkait keinginan Gubernur Midji mengalihkan Silpa Rp1,1 Triliun ke Kabupaten Kayong Utara.

“Jangan seenaknya ngomong di koran kemarin, bahwa dana itu dialihkan untuk pembangunan jalan di Kayong Utara,” pinta Affandie.

Pengalihan dana Silpa itu, ungkap Affandie, hanya keinginan Sutarmidji sendiri. “Gubernur tidak bisa bekerja sendiri, harus minta persetujuan DPRD Kalbar terkait mau dikemanakan Rp1,1 Triliun itu,” tegasnya.(dik)