Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Terlepas dari pro-kontra dunia internasional terhadap kebijakan dalam negeri Republik Rakyat China (RRC), pengekangan terhadap masyarakat Uighur yang ingin menjalankan ajaran agamanya, sangat tidak dibenarkan.
“Membela masyarakat Uighur merupakan kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia,” kata Arief Joni Prasetyo, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, kepada wartawan, Minggu (29/12/2019).
Ketua Fraksi PKS-PPP DPRD Provinsi Kalbar ini mengingatkan amanat konstitusi Indonesia yang berbunyi “Sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harua dihapuskan”.
Salah satu bentuk kemerdekaan yang dimaksud tentunya dalam melaksanakan ajaran agama yang diyakini setiap bangsa.
“Hari ini bangsa Uighur dizalimi, kemerdekaannya dicabut, dirampas. Maka tidak ada kata lain kecuali bangsa Indonesia harus terdepan membelanya,” tegas Arief.
Kezaliman yang menimpa masyarakat Uighur, menurut Arief, merupakan pelanggaran berat yang dilakukan RRC terhadap Hak Asasi Manusia (HAM).
“Apapun sukunya, agamanya, golongannya. Tidak boleh satu golongan dengan golongan lain, satu bangsa dengan bangsa lain melakukan penindasan,” ucap Arief.
Atas nama keadilan, kemanusiaan dan konstitusi, Arief menilai, bangsa Indonesia wajib membela Uighur.
“Kita mendesak pemerintah pusat untuk menyatakan sikap dengan tegas terhadap persoalan ini,” pungkas Arief.(dik)
