Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sudah menandatangani Surat Keputusan (SK) Pimpinan Definitif DPRD Kalbar periode 2019-2024. Tinggal menunggu proses atau prosedur birokrasi untuk sampai ke Parlemen Kalbar.
“Kami di DPRD Provinsi menunggu turunnya secara resmi dan wajar,” kata Suriansyah, Bakal Wakil Ketua Definitif DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Selasa (05/11/2019).
Suriansyah mendapat informasi sudah ditandatanganinya SK Pimpinan Definitif itu dari Sekretaris DPRD (Sekwan) yang mengeceknya ke Kemendagri.
Dengan sudah ditandatanganinya SK tersebut oleh Mendagri, diprediksikan pekan depan DPRD Provinsi Kalbar sudah memiliki Pimpinan Definitif.
“Setelah Pimpinan Definitif, kita harapkan dalam kurun satu pekan, AKD (Alat Kelengkapan Dewan) sudah terbentuk. Lantaran pada prinsipnya selama ini kami sudah melakukan persiapan-persiapan,” ujar Suriansyah.
Legislator Partai Gerindra ini sangat berharap segera dilakukan pelantikan Pimpinan Definitif. Karena di bawah Pimpinan Sementara seperti sekarang, kewenangan DPRD Provinsi Kalbar menjadi sangat terbatas.
“DPRD hanya berhak menyusun Panja (Panitia Kerja) Tata Tertib (Tatib) dan mempersiapkan AKD. Tetapi belum bisa melaksanakan tugas dan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan,” jelas Suriansyah.
Menjelang akhir Tahun Anggaran (TA) 2019, pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan DPRD Privinsi Kalbar tentunya sangat mendesak, terutama terkait realisasi APBD.
“Kami prihatin dengan serapan anggaran, terutama di Dinas PU (Pekerjaan Umum). Untuk APBD Murni saja belum semuanya dilaksanakan, apalagi APBD Perubahan,” ujar Suriansyah.
Padahal, lanjut Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Sambas ini, masyarakat sangat memerlukan pembangunan, terutama di perdesaan.
“Pembangunan infrastruktur perdesaan itu kan harus segera dilaksanakan untuk mendukung program Gubernur terkait Desa Mandiri. Kalau tidak tahun ini, berartikan harus mundur lagi tahun depan,” ingat Suriansyah.
Ia memang belum mendapat data terbaru mengenai serapan APBD Kalbar 2019 di Dinas PU. “Tetapi per September 2019 di Dinas PU hanya terserap 11 persen,” ungkap Suriansyah.
Mudah-mudahan, harap Suriansyah, Dinas PU dapat meningkatkan penyerapan anggarannya hingga akhir TA 2019. Hal tersebut tentunya memerlukan fungsi pengawasan dari DPRD Provinsi Kalbar.
Tetapi Suriansyah mengaku pesimis terhadap penyerapan APBD Provinsi Kalbar TA 2019. “Banyak sekali anggaran yang belum terserap, bahkan belum kontrak. Saya ragu bisa lebih baik dari tahun lalu yang mencapai 95 persen,” tuturnya.
Suriansyah pesimis, lantaran adanya mutasi pejabat di Dinas PU dan BKPD di saat mendekati penyelesaian kegiatan atau berakhirnya masa anggaran.
“Juga mungkin ada keterlambatan dalam men-take over kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan dan direalisasikan anggarannya,” ucap Suriansyah.
Suriansyah pun memprediksikan, untuk mencapai 90 persen penyerapan APBD Kalbar 2019 pun susah. “Sebenarnya kita berharap tahun ini serapan anggaran minimal 96 atau 97 persen, lebih baik dari tahun lalu,” tutup Suriansyah.(dik)
