Pimpinan Komisi Jadi Rebutan Fraksi

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–
Pembahasan Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Kalbar periode 2019-2024 yang dilakukan Tim Panitia Kerja (Panja) masih berjalan alot. Terutama terkait mekanisme penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

“Kami berharap delapan fraksi bermusyawarah mufakat terlebih dahulu dalam menetapkan Tatib membentuk AKD seperti apa,” kata Edy R Yacoeb, Wakil Ketua Sementara DPRD Provinsi Kalbar, kepada wartawan, Kamus (17/10/2019).

Pembahasannya menjadi alot, lantaran Tim Panja yang diisi perwakilan 8 Fraksi di DPRD Provinsi Kalbar belum menemui kesepakatan, apakah dalam menentukan Pimpinan Komisi didasarkan pada perolehan suara Pemilihan Legislatif (Pileg), atau musyawarah mufakat.

Seperti diketahui, selain untuk menentukan lima pimpinan Komisi, Tatib yang dibahas Panja tersebut juga akan menjadi acuan dalam menentukan Pimpinan Badan Kehormatan (BK), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg), Badan Musyawarah (Banmus), dan Badan Pembentukan Peratura Daerah (Bapemperda).

Di antara semua AKD tersebut, pembahasan dalam menentukan Ketua dan Sekretaris Komisi yang paling alot. Hal itu diakui Anggota DPRD Provinsi Kalbar dari Fraksi PKB (PKB, Hanura, Perindo, dan PKPI), Suib.

“Komisi ini yang alot. Bicara masalah pengawasan juga belum bisa terlalu dalam. Harapan kami, Tatib disahkan dulu,” kata Suib.

Senada juga disampaikan, Wakil Ketua Definitif DPRD Provinsi Kalbar, Syarif Amin Muhammad Assegaf. Menurut Legislator NasDem ini, memang Komisi-Komisi menjadi rebutan Fraksi-Fraksi, khususnya yang banyak meraih kursi dalam Pemilu lalu.(dik)