Luar Biasa! Pemkab Sanggau Kembali Raih WTP untuk Keenam Kali

 

KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Pemerintah Kabupaten Sanggau Sanggau kembali meraih prestasi dalam hal laporan pengelolaan keuangan. Untuk Keenam kalinya, Pemkab Sanggau diganjar predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Periksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Kalbar terkait laporan keuangan Pemda Sanggau tahun anggaran 2018.

Penyerahan piagam penghargaan dilakukan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sanggau, Bulus Lumban Gaol di ruang kerja Bupati Paolus Hadi, Rabu (16/10) di ruang kerja Bupati Paolus Hadi.

“Ini merupakan penghargaan dari Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara,” kata Bulus kepada wartawan usai penyerahan piagam penghargaan.

Sebelumnya, kata dia, penyerahan piagam WTP biasanya memang diserahan langsung Menteri Keuangan kepada pimpinan di daerah, tetapi untuk tahun ini diserahkan Direktorat Jendral Perbendaharaan kepada Bupati.

Atas keberhasilan Pemkab Sanggau mempertahan WTP berturut-turut itu, Kementerian Keuangan akan memberikan reward dalam bentuk dana intensif daerah.

“Nanti itu masuknya (reward) di tahun 2020 ataupun mungkin di tahun 2019 kemarin itu sudah ada,” tuturnya.

Namun ia tak menyebut besaran reward yang diterima Pemkab Sanggau atas prestasi tersebut. “Tapi kalau tahun-tahun sebelumnya minimal Rp5 milyar. Untuk tahun ini bisa lebih atau bisa sama seperti tahun sebelumnya,” pungkas dia.

Menanggapi keberhasilannya mempertahankan WTP, Bupati Sanggau Paolus Hadi menjelaskan, sebenarnya predikat WTP tersebut sudah diraih, hanya saja tinggal penyerahan penghargaan.

“Bahkan sudah ada catatan BPK yang harus dituntaskan. Satu di antaranya adalah persoalan aset. Aset inilah yang saya rapatkan di pimpinan supaya dibenahi. Ternyata aset ini kan tidak simpel. Contoh di Dinas Bina Marga, ketika kita membangun satu ruas jalan. Jadi aset asalnya harus kita tahu, berapa. Setelah bangun, nanti penyusutannya juga harus kita tahu. Nah itu namanya kapitalisasi aset. Ini harus kita benahi,” bebernya.

Kemudian adalah soal ‘siapa punya siapa’. Artinya jika anggarannya dari APBD apakah menjadi aset daerah, atau kita serahkan ke pihak lain.

“Contoh di pertanian. Harusnya ada belanja yang namanya untuk masyarakat. Contoh handtraktor, ketika kita serahkan ke kelompok tani, harus ada bukti penyerahan berarti itu sudah menjadi milik kelompo tani. Aset yang agak berat. Kalau yang lain itu mungkin ada kelalaian dalam pelaporan,” ungkapnya.
PH, sapaan Paolus Hadi, membenarkan jika predikat WTP ini adalah keenam kalinya. Hanya saja yang berturut-turut sudah lima kali. Artinya selama ia menjabat sebagai Bupati Sanggau, setiap tahun meraih predikat WTP.

“Saya ingin menjalankan anggaran ini dengan sungguh-sungguh, supaya jangan sampai. Betul-betul ingin menunjukkan bahwa dalam pengelolaan anggaran ini benar. Kalau tidak benar, BPK juga tak berani,” terangnya.

Soal reward, PH rupanya tak teralalu ambil pusing. Baginya, prestasi tersebut untuk memacu agar lebih baik kedepan.

“WTP itu ada standarnya. Karena kita belum sempurna betul. Contoh tadi aset. Aset kita ini harus kita benahi. Ini pekerjaan besar,” pungkasnya. (Ram)