Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK– Pendapatan Daerah dalam Rancangan APBD Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2020 ditargetkan Rp6,332 Triliun, lebih kecil dibandingkan Belanja Daerah Rp6,582 Triliun. Kendati lebih besar pasak dari tiang seperti itu, 8 Fraksi DPRD Kalbar “nyanyi lagu” setuju untuk mengesahkannya.
Fraksi-fraksi DPRD Kalbar tersebut terdiri atas PDI Perjuangan, Golongan Karya (Golkar), Demokrat, Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Amanat Nasional (PAN), Nasional Demokrat (NasDem), Nurani Keadilan Bangsa (NKB) serta Persatuan dan Keadilan Bangs (Perkasa).
Politik anggaran dan politik pembangunan juga harus selaras dengan derap langkah pelaksanannya, serta pemerataan pembangunan harus terwujud dengan memberantas kesenjangan atau ketimpangan
Melalui Pendapat Akhir (PA) yang disampaikan dalam Paripurna di Balairungsari DPRD Provinsi Kalbar, Kamis (12/09/2019), masing-masing Fraksi melalui Juru Bicaranya menerima RAPBD TA 2020 itu disahkan menjadi APBD TA 2020.
Kendati tidak menyebutkan secara gamblang kalau APBD Kalbar TA 2020 itu lebih besar pasak dari pada tiang, hal itu nampak jelas dari estimasi anggaran yang mereka sebutkan atau setidaknya tertulis di masing-masing PA Fraksi yang diserahkan ke Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
Dalam RAPBD Kalbar TA 2020 yang sudah disahkan itu diketahui Pendapatan Daerah yang diperkirakan Rp6,332 Triliun itu terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,47 Triliun, Dana Perimbangan Rp3,846 Triliun, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah Rp15,161 Miliar.
Sementara Belanja Daerah yang direncanakan Rp6,582 Triliun yang lebih besar dari pendapatan itu terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp3,479 Triliun dan Belanja Langsung Rp3,103 Triliun.
Sedangkan Pembiayaan Daerah, dengan mengestiminasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) 2019 ditargetkan Rp300 miliar untuk penyertaan modal Rp50 Milia dan pembiayaan netto Rp250 Miliar.
Jubir Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar, Maskendari tidak mempersalahkan APBD TA 2020 tersebut. Lantaran sesuai peraturan, politik anggaran yang disusun bersama antara Eksekutif dengan Legiskatif bajk alokasi maupun pendistribusiannya harus untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
“Selain itu, politik anggaran dan politik pembangunan juga harus selaras dengan derap langkah pelaksanannya, serta pemerataan pembangunan harus terwujud dengan memberantas kesenjangan atau ketimpangan,” kata Maskendari.
Kendati menerima pengesahan APBD TA 2020, sama dengan Fraksi lainnya, Fraksi PDI Perjuangan mempunyai beberapa catatan yang mesti diperhatikan Pimpinan Eksekutif terkait pelaksanaan APBD TA 2020 yang dibahas dan disahkan bersama tersebut
“Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan saudara Gubernur, agar melakukan mutasi atau pengangkatan pejabat yang berwenang setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) supaya memperhatikan dan mempertimbangkan waktu secara cermat dan tepat. Sehingga pejabat tersebut dapat segera melaksanakan tugasnya secara penuh dalam merealisasikan atau menyerap APBD sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” papar Maskendari.
Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalbar ini juga mengingatkan dan menyarankan Pimpinan OPD Kalbar yang sebelumnya bertugas di kabupaten/kota, supaya mengubah dan menyesuaikan cara berpikir dan cara kerja di Pemprov Kalbar yang lebih luas dan kompleks. “Sehingga pelaksanaan Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) OPD tersebut dapat berjalan baik dan tepat sasaran sesuai kewenangannya,” jelas Maskendari.
Dia juga mengingatkan Pemprov Kalbar untuk mendukung kebijakan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) terkait terkait peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. “Sikapi dan laksnakan kebijakan itu dengan kerja nyata, termasuk dalam pelaksanaan APBD Kalbar secara berkelanjutan,” tutup Maskendari.(dik)
