Nilai Dompu, Bedah Rumah Tak Cuma Ngasih Material

 

KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3A dan KB) akan segera melakukan perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

Persiapan perbaikan RTLH tersebut dibahas dalam rapat koordinasi RTLH ‘nilai dompu’ tahun 2019 yang dipimpin langsung Bupati Sanggau, Paolus Hadi, Rabu (11/9) di lantai I Kantor Bupati Sanggau.

Hadir dalam rapat tersebut, Dandim 1204/Sgu Letkol. Inf. Gede Setiawan, Kapolres Sanggau yang diwakili Kabag Sumda, AKP. Suparwoto, Kepala Dinas Perumahan, Cipta Karya Tata Ruang, dan Pertanahan (DPC TRP) kabupaten Sanggau, Rudi Sanen, Kepala Dinas Sosial P3A dan KB Aloysius Yanto, Dinas Kominfo beserta OPD terkait lainnya, Camat dan Kepala Desa yang menjadi sasaran RTLH, Ketua GOW Kusbariah Ontot, Perwakilan TP PKK, perwakilan DWP serta sejumlah perwakilan perbankan dan juga tokoh masyarakat di Kabupaten Sanggau.

Kepala Dinas Sosial P3A dan KB Kabupaten Sanggau, Aloysius Yanto dalam sambutannya menyampaikan, program RTLH merupakan program yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten. Program Ini dikatakannya dimulai sejak tahun 2017.

“Tahun 2017 dan 2018 sudah ada sebanyak 56 RTLH yang diperbaiki. Dan tahun 2019 ini ada sebanyak 46 RTLH,” kata Aloysius.

Untuk program RTLH tahun 2019, menyasar enam kecamatan, yakni Kecamatan Bonti dengan 5 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Kecamatan Jangkang ada 12 KPM, Kecamatan Kapuas ada 9 KPM, Kecamatan Parindu ada 10 KPM, Kecamatan Tayan Hulu ada 4 dan Kecamatan Toba ada 6. Program RTLH ini, lanjutnya, bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sehingga KPM yang mendapatkan program ini harus tercantum di dalam basis data terpadu Kementerian Sosial RI.

“Itu yang pertama. Setelah itu baru dilanjutkan dengan kriteria-kriteria lain sehingga tepat sasaran,” ujarnya.

Aloysius Yanto menjelaskan, bantuan yang akan diberikan kepada 46 KPM tahun 2019 tersebut sebesar Rp 9 juta dalam bentuk bahan bangunan, yakni seng gelombang 52 keping, seng polos ada 2 keping, papan 62 keping, paku seng 2 Kg, paku papan 2 Kg, kasau 24 batang, kayu reng 34 batang, paku kasau 2 Kg, paku reng 2 Kg dan cat air 2 ember.

Sementara itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi menceritakan pengalamannya saat berkunjung ke Kabupaten Kulon Progo di Yogyakarta.

“Di Kulon Progo itu mereka menciptakan konsep bagaimana bantuan pemerintah berupa barang untuk bedah rumah tidak hanya ngasih barang. Tapi bupati, Forkompimda di sana bersama masyarakat gotong royong. Biarlah saya ngangkut pasir misalnya, atau pak Dandim ngangkut kayu misalnya. Disana itu semuanya bekerja, itu yang mau kita ikuti, saya rasa kita bisa,” kata Bupati.

Peran pihak bank dan CSR perusahaan, kata Bupati sangat diperlukan agar program ini bisa berjalan.

“Karena di Kulon Progo mereka punya pengelola CSR yang di-SK-kan Bupati. Ini perlu kita pelajari sehingga CSR bisa masuk untuk hal-hal yang seperti ini. Dan nanti Dinsos P3A dan KB coba dipelajari seperti apa. Mungkin nanti komunikasikan dengan Sekda atau asisten supaya di sanggau bisa kita buat pengelola CSR,” terangnya

Konsep ini, kata PH sapaan akrabnya, tidak boleh menggunakan uang SPPD.

“Kalau ada lebih baik jangan. Bagus uang SPPD itu sumbangkan jak langsung. Jadi kita
dari OPD gunakan waktu secara bergiliran. Kalau pakai SPPD saya tidak mau meneruskan konsep ini karena maunya saya biaya murah bukan mahal dan itu di Kulon Progo berjalan dengan baik,” bebernya.

“Saya minta kita semua bergotong royong, bekerja dengan hati. Itulah makanya kita angkat nilai dompu, karena itulah rohnya gotong royong,” tutur PH menambahkan.

Lebih detail PH, menjelaskan dalam rapat tersebut, terpenting adalah idenya lebih dulu. Pertama, bahwa harus membantu masyarakat yang memang punya rumah yang tak layak huni.

“Kita sudah mulai, tapi memang ada beberapa data yang belum valid. Kedua, kita selalu membantu berupa barang, sekarang kita bantu juga orang-orang yang bantu kerja, gotong-royong, keterlibatan orang Sanggau,” lanjutnya.

PH juga menegaskan pekerjaan yang akan dilakukan tak sepeserpun menggunakan APBD.

“Jadi kita betul-betul menggunakan waktu kita, tali asih kita, kalaupun makan pun sendiri. Jadi betul-betul keseriusan kita,” terangnya.

Ia menyebut ada 2000-an rumah tak layah huni yang telah diajukan ke kementerian.

“Tapi kita juga kan ada dari program lain. Ini yang mau saya gabungkan, supaya jangan sampai salah data. Ini yang harus juga dibenahi supaya datanya valid. Jangan orang sudah mampu dibantu juga. Ini berkaitan juga sekalian perbaikan data,” pungkasnya. (Ram)