Ibu Kota Negara Pindah di Kaltim, Ini Kata Ketua Forum Perbatasan Kalimantan Barat

 

KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG – Presiden Joko Widodo  atau Jokowi akhirnya resmi memilih Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai ibu kota negara Indonesia yang baru. Hal itu diumumkan langsung di Istana Negara, Jakarta Pusat.

 

“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanaegara Provinsi Kalimantan Timur,” ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

 

Menanggapi pengumuman tersebut, Ketua Forum Perbatasan Kalimantan Barat (Border Forum West Borneo) Abelnus berpendapat bahwa,  pindahnya Ibu Kota Negara saat ini, momentum yang belum tepat. Hal itu ia utarakan usai menonton bersama hasil pengumuman yang disampaikan  oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo .

 

Menurut Abelnus,  sebaiknya Ibu Kota Negara tetap berada di Jakarta, sembari mempersiapkan segala sesuatunya baik itu infrastruktur maupun SDM nya, setelah siap barulah dipindahkan.

 

“strategi yang tepat terlebih dahulu pemerintah pusat mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk menuju kategori sebagai syarat tempat Ibu Kota Negara, seperti contoh Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat setempat,” paparnya.

 

Selain bidang Pendidikan, pemerintah juga harus mempersiapkan bidang kesehatan, infrastruktur fisik dan non fisik, listrik dan peningkatan kapasitas adat-istiadat masyarakat setempat, karena itu semua sangat penting dibangun dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.

 

“Penguatan dan peningkatan kapasitas kearifan masyarakat lokal (local wisdom) lebih penting dilakukan sebelum menjadi Ibu Negara, jika SDM, Ekonomi dan kearifan lokal masyarakat setempat terutama masyarakat asli setempat diabaikan oleh pemerintah, maka kedepan berpotensi konflik horizontal bahkan vertkal,” tegasnya.

 

Menurut Abel pangilannya yang juga Ketua Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional, (ICDN) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Pradigma pemerintah harus berubah, jangan sampai menjadikan masyarakat setempat hanya sebagai objek pembangunan saja, namun kedepan harus menjadikan masyarakat setempat harus sebagai subjek pembangunan itu sendiri.

 

“Jika Pemerintah tidak merubah pradigma pendekatan pola pembangunan tersebut, maka akan menjadi masalah yang besar karena akan terjadinya ketimpangan baik disektor ekonomi maupun SDM antara masyarakat asli/tempatan dengan masyarakat pendatang dari luar pulau Kalimantan,”pungkasnya.

 

Pindahnya Ibu Kota Negara diharapkan dapat memberikan peluang kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat, jika tidak memberikan efek positif terhadap masyarakat setempat. Maka pindahnya Ibu Kota Negara di Kalimantan timur hanya sebatas menghindari macet dan banjir di Jakarta.

 

“Kita berharap pindahnya ibu kota negara bukan sekedar menghindari berbagai macam Persoalan ibu kota sekarang ini (Jakarta), melainkan dapat memberikan peluang kerja serta kesejahteraan bagi masyarakat  setempat,” harap Abel. (Titi).