Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Rapat koordinasi verifikasi dan validasi (verival) data kemiskinan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Rumah Tak Layak Huni (RTLH) tahun 2019 digelar di aula Kantor Bupati Sanggau, Jumat (23/8) pagi.
Rapat yang dibuka langsung Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot itu diketahui bahwa jumlah penerima BPNT untuk tahun ini sebayak 10643 Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Sedangkan untuk RTLH ada sebanyak 46 kepala keluarga (KK) yang dibagi ke 15 kecamatan.
Kepala Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DINSOSP3AKB) Sanggau, Aloysius Yanto menjelaskan jumlah penerima RTLH tersebut telah disesuaikan dengan kemampuan daerah.
“Karena tak bisa kita akomodir semua, lantaran kemampuan APBD terbatas, sehingga kita prioritas yang agak berat. Yang diprioritakan 46 KK. Kalau BPNT itu memang datanya dari Kemensos,” katanya kepada wartawan ditemui usai Rakor.
KK penerima RTLH, kata Yanto, ada di setiap kecamatan. “Contohnya di Kapuas itu ada sembilan. Di Jangkang itu ada 12. Karena memang Jangkang data kemiskinan di Kabupaten Sanggau. Berdasarkan data memang kemiskinan paling tinggi. Termasuk PKH juga banyak,” ungkapnya.
Dikatakan Yanto, jummlah penerima BPNT meningkat dari tahun sebelumnya. Sedangkan RTLH masih relatif sama. Penerima BPNT nantinya akan menerima beras dan telur seharga Rp 110 ribu, per bulan.
“Kalau RTLH setahun sekali untuk bantuan yang tidak layak huni. Istilahnya bedah rumah. Rumah orang miskin yang tak mampu memperbaiki dinding, lantai yang sudah lapuk, itu yang kita bantu,” terangnya.
Dikatakanya, dari Rakor yang dihadiri seluruh Kades itu diharapkan verifiasi data bisa berjalan untuk tahun depan. Data yang dikumpulkan akan diverifikai dan di-update pada Oktober 2019 nanti.
“Sehingga output dari update tadi kita kirim melalui aplikasi, keluarnya nanti akan muncul yang baru. Kalau memang di antara data-data itu ada yang melapor sudah meninggal, ada desa yang melapor, ini yang baru, ini yang sudah keluar, otomatis data itu akan berubah. Perubahan itu memang terjadi. Memang miskin itu muncul dan tenggelam. Ada yang sudah bagus, keluar dari kemiskinan, ada muncul yang baru. Apakah karena bencana, atau musibah,” bebernya.
Ditegaskannya, data bersifat dinamis. Untuk untuk sementara, tiap tahun pihaknya memakai data bulan Juli dan Oktober.
“Kami memverifikasi juga ke lapangan melaui tenaga kerja sukarela (TKS) kita, kemudian dari desa juga memberi data yang benar,” kata dia.
Jika data dari desa yang sudah melalui musyawarah desa, ia yakin data itu benar. Terlebih jika sudah ditandatangani Camat.
“Setelah itu kami update, kami masukkan ke aplikasi ke pusat, kemudian pusat memverifikasi lagi. Baru dari pusat menurunkan ke kami melalui aplikasi itu. Hasil aplikasi itulah yang kita wujudkan,” terangnya. (Ram)
