Disdukcapil Sanggau: Perekaman KTP El Tak Mungkin Capai 100 Persen

 

KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Perekaman KTP elektronik (KTP-el) menjadi kegiatan yang tak pernah selesai. Data laporan pelaksanan perekaman dan percetakan KTP-el Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Sanggau per 31 Juli 2019 menunjukkan persentase perekaman KTP-el di angka 85,95 persen.

Kadisdukcapil Sanggau, Eduardus Evald bahkan mengaskan perekaman KTP-el tidak mungkin bisa mencapai 100 persen.

“100 persen tidak bisa. Karena ada 85-90 persen masih bisa. Karena begini, hari ini sudah ada umur 17 tahun dan hari ini pasti ada yang lahir. Itu sebabnya. Karena data itu dinamis,” ungkap Evald ditemui di rung kerjanya, Jumat (2/8).
Evald juga membeberkan hambatan proses perekaman yang terjadi, terutama di Kecamatan Meliau, Tayan Hilir, Toba. Server perekaman di tiga kecamatan itu rusak sejak beberapa bulan belakangan. Ditambahkan lagi, perbaikan untuk alat terebut bukan kewenangan Pemda Sanggau.
“Karena ini kan aset pusat, bukan daerah. Karena aset pusat, APBD sendiri tak bisa membiayai itu. Setiap kecamatan ada alat perekaman. Hanya di tiga kecamatan itu yang rusak,” katanya.

Sebagai solusi, Disdukcapil melakukan beberapa invoasi dalam hal pelayanan. Hal itu didasari SK Kadisdukcapil nomor 20 tahun 2019 tentang penetapan nama dan jenis inovasi pelayanan pada Disdukcapil.

“Jadi di sini ada tiga bidang: Catatan Sipil, Pendaftaran Penduduk, dan SIAK. Di Bidang Catatan Sipil itu inovasinya namanya Ahir Pakta, anak lahir dapat akta. Inovasi di bidang pendaftaran penduduk, Jebol Saplok, jemput bola sampai pelosok. Bidang SIAK untuk pengolahan data dan administrasi kependudukan, inovasinya SAPA, selalu ada Pemeta data . jadi data itu terkumpul di bidang SIAK itu, baik KTP, KK, maupun akta kelahiran,” bebernya.

Persoalan lainnya adalah ketiadaan blanko KTP-el, yang bukan hanya terjadi di Kabupaten Sanggau, tapi juga di hampir seluruh Indonesia. Dikatakan Evald, lantaran blanko KTP-el tersebut adalah dokumen negera, pengirimannya tak bisa melalui travel.

“Harus mengambil langsung ke Dirjen di Jakarta, karena dokumen negara. Selama ini terus terang saja, kita di derah Kalimantan dan yang jauh-jauh, kalau di Jawa masih enak, karena dekat. Kalau kita permohonan 2000 atau 3000 dikasih 500, ini yang menjadi kendala,” keluhnya.

Tak sampai sehari, blanko yang hanya 500 lembar itu sudah habis dicetak. Siapa yang sudah daftar dulu dan datanya sudah lengkap, itu yang dicetak lebih dulu. Sayangnya, di Disdukcapil Sanggau, sejak sebulan belakangan blanko tersebut kosong.

“Bulan ini juga saya akan ke Dirjen untuk mengambil blanko. Ini kan ada satu kesatuan ada yang namanya reborn dan film. Reborn ini yang tinta, film ini untuk sampul. Ada yang bilang, ‘berapa sih tinta’ dia pikir bisa beli disini. Padahal itu khusus. Sudah kita keluhkan ke Dirjen. Jawaban mereka ya karena harus dibagi ke 34 provinsi. Cuma yang istimewa kemarin kan waktu Pilkada saja. Itu kalau kita ajukan banyak dapat (blanko),” ungkapnya.

Di luar itu, jalan lain untuk mendapatkan blanko sesuai kebutuhan adalah harus rutin mengambilnya ke Jakarta.

“Kalau daerah di Jawa itu kan mereka mengambil hampir tiap bulan. Bahkan dua minggu sekali. Jadi kita harapkan dari pemerintah pusat untuk mendistribusikan barang ini, sampai ke daerah,” ujarnya.

Sebagai antisipasi ketiadaan blanko, Disducapil mengeluarkan surat keterangan (Suket) yang berlaku cuma sampai enam bulan.

“Suket ini ada yang dikeluarkan oleh kecamatan yang sifatnya sementara, nanti ditukarkan ke Disdukcapil, disahkan oleh Kepala Dinas yang mengeluarkannya. Itu prosedurnya. Suket sama dengan legalitas KTP El, karena di situ NIK dengan nama dan alamat dan sebagainya,” pungkas Evald. (Ram)