Abelnus : Pemindahan Ibukota Negara di Pulau Borneo Harus Mensejahterakan Masyarakat Lokal

KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG- Wacana pemerintah yang akan memindahkan Ibu Kota Negara Republik Indonesia di Provinsi Kalimantan Tengah, mendapatkan berbagai respon dari tokoh masyarakat dan Pemuda, salah satunya adalah dari Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat.

Akademisi dan Ketua Forum Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat (Border Forum West Borneo) Abelnus, mendukung penuh wacana pemerintah pusat memindahkan Ibu Kota Negara di Pulau Kalimantan atau Borneo. Namun kata dia, pemindahan ibukota tersebut harus bida Mensejahterakan Masyarakat Lokal.

“Kita dukung Pempus merealisasikan wacana tersebut, asalkan eksistensi kearifan lokal dan kesejahteran masyarakat setempat dijamin oleh Pemerintah,” tegasnya, Jumat (26/7).

Menurut Abelnus Suku Dayak sebagai penduduk asli pulau kalimantan jangan sampai diabaikan oleh pemerintah, terutama budaya dan kearifan lokal masyarakat setempat harus di akomodir oleh pemerintah pusat.

“Gedung atau kantor instansi pemerimtah harus mengunakan corak motif Suku Dayak, sehingga mereka merasa dihargai sebagai tuan rumah,” jelasnya.

Selain itu menurut Abelnus, bidang Pendidikan pemerintah harus memberikan perlakuan khusus terhadap masyarakat suku Dayak, seperti mengalokasikan kuota khusus dalam rekrutmen Akademi Polisi, Akademi Militer dan Sekolah-sekolah kedinasan pemerintah lainnya, yang selama ini sangat sulit untuk diakses oleh Suku Dayak.

Bidang ekonomi pemerintah harus memberikan alokasi khusus kepada Suku Dayak, seperti memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilannya, serta memberikan kemudahan-kemudahan dalam mengakses dana dari bank, baik bank milik pemerintah maupun bank swasta untuk menambah model usaha.

Bidang Budaya dan politik, pemerintah harus membangun perkampungan Budaya Suku Dayak khusus sebagai investasi masa depan Suku Dayak, disisi lain perkampungan ini dapat menjadi objek atau icon wisata negara. Sementata bidang politik, mengingat Kalimantan merupakan pulau Dayak, maka bidang politik seperti pemiliham Gubernur, Bupati atau Walikota dan Camat harus diberikan Otonomi khusus dalam pemilihannya.

Bidang pemerintahan, Tokoh Suku Dayak harus diakomodir masuk dalam jajaran Kabinet, Staf Kepresidenan, setingkat Kabinet dan Duta atau Konsulat, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki, sehingga Suku Dayak tidak hanya menjadi penonton ditanahnya sendiri.

Abelnus juga meminta agar pemerintah menghapus istilah program Transmigrasi, menurutnya, tidak relevan dengan kondisi masyarakat indonesia terutama masyarakat di pulau borneo, Indonesia, istilah tersebut di Negara Eropa pun telah tidak ada istilah Transmigrasi.

“Transmigrasi tidak perlu lagi pulau Borneo, berdayakan masyarakat setempat tampa harus mendatangkan masyarakat dari luar pulau kalimantan,” pintanya.

Pemerintah harus memprioritas suku Dayak untuk masuk bekerja di perusahaan-perusahaan mega proyek dan perusahan lainnya, baik perusahaan milik Negara maupun perusahaan milik daerah, jangan sampai terkesan diskriminasi.

Bidang Pemerintah pusat sebaiknya tidak mendatangkan tenaga kerja dari luar pulau Kalimantan/Borneo, dikhawatirkan akan memicu cemburu sosial antara masyarakat lokal dan pendatang.

“Dengan demikian roda pemerintahan akan berjalan dengan baik, karena adanya dukungan langsung dari masyarakat setempat,” tutupnya. (Titi)