Kalbar Butuh Tambahan Pupuk Subsidi

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Tingkat kebutuhan pupuk di Provinsi Kalbar cukup tinggi. Namun tidak sebanding dengan jumlah pasokannya. Olehkarenanya, Pemerintah Daerah (Pemda) mesti mendorong Pemerintah Pusat (Pempus) untuk menambah kuota pupuk bersubsidi.

“Jumlah pupuk bersubsidi yang dikirimkan Pusat ke Kalbar masih sangat terbatas,” ungkap Maskendari, Anggota DPRD Provinsi Kalbar kepada wartawan, Selasa (23/07/2019).

Terbatasnya pasokan pupuk subsidi ini membuat para petani di Kalbar kewalahan. Lantaran lahan yang mereka kelola cukup luas. “Persoalan ini tentu menambah beban petani, karena mau tidak mau mereka harus membeli pupuk nonsubsidi,” ucap Maskendari.

Ia mengaku sering mendapat keluhan dari petani bahwa mereka merasa terbebani dengan pupuk nonsubsidi yang notabene harganya lebih mahal. “Saat kita reses, tetap ada keluhan terhadap kebutuhan pupuk ini,” tutur Maskendari.

Terkait adanya indikasi penyelewengan sehingga pupuk bersubsidi tidak sampai ke petani, Maskendari menilai, sebenarnya bukan persoalan rumit. Lantaran pengawasan telah dilakukan pihak terkait. “Tergantung keseriusan dalam mengawasi pendistribusiannya agar tidak terjadi penyelewengan,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Kortikultura Kalbar, Heronimus Hero menyebutkan, sejak Januari sampai Juni 2019 sudah sekitar 50 persen dari kuota pupuk bersubsidi yang disalurkan ke petani. “Penyerapan pupuk bersubsidi seperti Urea, SP-36, NPK, Organik, dan ZA relatif normal,” ungkapnya.

Menurut Hero, penyerapan pupuk bersubsidi ini baru maksimal pada musim tanam. Puncaknya sekitar Agustus sampai September 2019. “Penyerapan pupuk itu relatif sesuai masa tanam,” katanya.

Setakat ini, terdapat beberapa daerah yang sudah menyerap pupuk bersubsidi hingga 100 persen dari kuotanya. “Dari 14 kabupaten/kota di Kalbar, Sanggau dan Sintang yang maksimal penyerapannya. Sementara Kayong Utara hanya 4 persen,” ungkap Hero.

Rendahnya penyerapan daerah, menurut Hero, disebabkan beberapa faktor. Di antaranya keterlambatan distribusi, kendala pengangkutan dan tebusan petani. “Tebusan pupuk itu juga menjadi penyebab lambannya penyerapan. Sebab pupuk harus dibayar meskipun disubsidi. Contoh urea Rp1.800 per Kilogram,” jelasnya.

Dia menambahkan, pada 2019 ini kuota pupuk bersubsidi untuk Kalbar hanya 77.803 Ton, jauh lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 150.000 Ton. “Artinya untuk tahun ini hanya separuh pupuk subsidi dari tahun lalu,” jelasnya.

Pengurangan tersebut, jelas dia, sesuai Ketetapan Menteri ATR/Kepala BPN-RI No.399/Kep-23.3/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018. “Karena luas lahan pertanian di Kalbar juga berkurang hampir setengah,” terangnya.
Berdasarkan Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) 2019, anggaran untuk subsidi pupuk mencapai 9,55 Juta Ton. Rinciannya, pupuk urea 4,1 Juta Ton, SP 36 850.000 Ton, ZA 1,05 Juta Ton, NPK 2,55 Juta Ton, dan Organik 1 Juta Ton.

Sedangkan berdasarkan Permentan Nomor 47 Tahun 2018 anggaran pupuk bersubdi 8,874 Juta Ton. Rinciannya, Pupuk Urea 3,825 Juta Ton, SP 36 779.000 Ton, ZA 996 Ribu Ton, NPK 2,326 Juta Ton dan Organik 948.000 Ton.

Perbedaan ini terjadi karena DIPA berdasarkan serapan tahun sebelumnya. Sedangkan Permentan berdasarkan proposional luas baku lahan.

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari kurun 2013 sampai 2018 terjadi pengurangan 689.519 hektare lahan se-Indonesia. Sedangkan data berdasarkan konfirmasi gubernur/bupati seluruh Indonesia terjadi pengurangan 865.063 hektare.

Dengan luasan lahan yang terdata sekarang. Sebenarnya, pupuk bersubsidi yang dibutuhkan untuk seluruh Indonesia mencapai 12 Juta Ton. Namun yang disediakan hanya 8,847 Juta Ton.(dik)