Didatangi Koordinator Tim KPK, Wabup Sanggau: Rasa Mau Demam

KALIMANTAN TODAY, SANGGAU – Tim koordinasi supervisi dan pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah Kalbar pada Rabu (18/7) pagi mendatangi Kabupaten Sanggau. Kedatangan tim yang dipimpin Tri Budi Rochmanto itu sempat menggelar pertemuan dengan pemerintah daerah yang dipimpin langsung Bupati Paolus Hadi didampingi Wabup Yohanes Ontot. Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, tim KPK memberikan arahan bagaimana mewujudkan percepatan pemberantasan korupsi yang terintegrasi di Kabupaten Sanggau.

Kepada wartawan, kedatangannya untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian rencana aksi pencegahan korupsi dan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Kabupaten Sanggau.

Ada delapan fokus area yang dimonitor dan dievaluasi yaitu perencanaan penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, manajemen ASN, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), tata kelola dana desa, manajemen aset daerah dan optimalisasi pendapatan daerah.

“Untuk Kabupaten Sanggau capaian semester satu capaiannya 59 persen menempati urutan ke dua setelah Singkawang. Jadi delapan fokus area ini ada sekitar 48 indikator yang harus terpenuhi. Jadi Sanggau untuk sementara di angka 59 persen,” ujar Tri, usai pertemuan.

Sementera itu, Wabup Yohanes Ontot, berjanji akan terus bergerak. Apa-apa yang menjadi catatan terhadap beberapa OPD dalam pertemuan itu harus diperbaiki.

“Bahwa di semester ini kan sudah oke lah, dari sisi persentase sudah cukup bagus. Harapan kita dengan mereka, karena KPK ini kan belum familiar juga dengan kita. Ya ndak? Kalau mereka (KPK) datang rasanya mau demam. Kalau yang lain kan, seperti inspektorat, BPK, BPKP kan sudah familiar,” ujar Ontot.

Lebih lanjut, Wabup menilai pertemuan tersebut merupakan awal yang baik. Kran komunikasi dengan lembaga anti rasuah itu pun mulai dibuka untuk mencegah tindak pidana korupsi.

“Ini kan pencegahan, bukan penindakan. Artinya kalau ndak jelas, kita konsultasi dengan dia. Tapi kalau udah penindakan lain masalah. Media juga harus meluruskan ini. Memang KPK adalah mitra kita, untuk meluruskan hal-hal terkait penganggaran dan perencanaan,” pungkasnya. (Ram)