Abelnus: Isu People Power Harus Ditolak

KALIMANTAN TODAY, BENGKAYANG – Ketua Forum Perbatasan Kalimantan Barat,  Abelnus menolak dengan tegas isu people power yang sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia, “Isu people power sangat tidak mendidik untuk generasi anak bangsa dan sebaiknya para elit politik lebih dewasa dan bijaksana dalam menyikapi hasil Pemilu,” pintanya.

“Saya yakin masyarakat zaman now sudah cerdas dan tidak mungkin terpancing dengan isu yang tidak masuk akal tersebut,” ujarnya, Rabu (15/5).

Hemat Abelnus, Istilah politik People power dapat diartikan sebagai kekuatan dari rakyat yang menunjukan kekuatan pendorong populis, seperti gerakan masa dalam jumlah yang besar dengan misi tertentu yang terorganisir secara terstruktur dan masif.

“Jika kita analisa people power di Indonesia sekarang sudah tidak relevan lagi, menggingat lembaga hukum telah berjalan dengan baik, andaikan ada yang tidak puas dengan hasil Pemilu misalnya dapat mengajukan keberatan melalui Mahakamah Konstitusi (MK),” jelasnya.

Seketika masih ditemukan para elit politik Indonesia kata Pemuda ini, melakukan people power, maka kita mengalami kemunduran seperti masa rezim Orde baru, dimana waktu itu hukum tidak dilaksanakan dengan baik, “tapi kan sekarang lembaga hukum telah berjalan dengan baik.

Kalaupun masih terjadi people power, maka itu sangat membahayakan negara dan bahkan dapat membuat negara tidak stabil terutama dari aspek kehidupan sosial masyarakatnya, Polri dan TNI mesti cepat dan tepat melakukan langkah-langkah dalam rangka mengamankan NKRI dari ganguan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri demi keutuhan Indonesia.

“Janganlah demi kepentingan politik kita korbankan masyarakat banyak, karena jika salah memahami people power, maka akan berujung pada penghansutan daya pikir seseorang dan bahkan menyesatkan pemikiran masyarakat, maka resikonya yang besar,” jelasnya.

Ia menyarankan kepada elit politik, apapun hasil Pemilu sebaiknya elit politik harus saling merangkul dan duduk bersama dalam rangka berdiskusi dan merumuskan secara seksama strategi mengejar ketertinggal Indonesia terutama pada aspek ekonomi, infrastruktur dan pendidikan yang hingga sekarang ini masih tertinggal dari negara lain.

Masyarakat telah ikhlas mendukung dan mensukseskan Pemilu pada 17 April 2019 lalu, maka elit politik pun harus mau menerima dengan ikhlas apapun hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. (Titi).