Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mengevaluasi kinerja manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M.Th. Djaman Sanggau.
Hal itu diungkapkan Fraksi Demokrat dalam pandangan akhir rapat paripurna Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Kabupaten Sanggau tahun anggaran 2025 Jumat (22/112024) sekitar pukul 10.00 di lantai III gedung DPRD Sanggau.
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki, didampingi dua Wakil Ketua, Timotius Yance dan Robby Sugianto. Sementara dari pihak eksekutif dihadiri langsung Pj. Bupati Sanggau, Suherman.
Dalam pandangan akhirnya, Fraksi Demokrat melalui juru bicaranya, Leonardo Agustono Hamonangan Silalahi tegas-tegas menyoroti kinerja manajemen RSUD M.Th.Djaman. Hal ini buntut dari aksi demo tenaga kesehatan rumah sakti pelat merah itu lantaran enam bulan tunjangan mereka belum dibayar.
“Mohon kepada Pemda segera mengevaluasi kinerja manajemen dan meminta manajemen bertindak cepat, tanggap, efektif, dan efisien, serta transparan dan akuntabel. Tidak membiarkan masalah berlarut-larut, membangun sistem pembayaran jasa pelayanan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,” kata Leonardo Agustono Hamonangan Silalahi, membacakan pandangan akhir Fraksi Demokrat.
Fraksi Demokrat juga meminta manajemen RSUD segera menggunakan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) sebagai wujud modernisasi pelayanan kesehatan.
Terkati hal tersebut, Dewan Pengawas RSUD M.Th. Djaman, Ginting mengatakan, sebenarnya rekam medis elektronik yang terintegrasi dengan SIMRS sudah berjalan. Hanya saja belum untuk semua pelayanan.
“Jadi itu bukan tergantung pada manajemen saja, tapi juga sampai ke dokter penanggung jawab pasien. Karena rekam medis elektronik itu diisi oleh masing-masing dokternya. Kalau terkait aplikasinya, perangkatnya sudah siap. Untuk melaksanakan rekam medis elektronik itu harus kesiapan manajemen, SDM, sarana prasarana,” kata Ginting. (Ram)
