Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, KAPUAS HULU – Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menyampaikan bahwa pemerintah daerah kewalahan dalam membangun Kabupaten Kapuas Hulu yang begitu luas.
“Kami berharap para mitra pembangunan ikut membangun dan bersinergi membangun Kapuas Hulu agar lebih baik,” Sampai Bupati Sis pada saat memberikan sambutan di Aula DPRD Kapuas Hulu. Jum’at (13/10/23)
Pada kesempatan yang sama, Bupati Kapuas Hulu yang karib disapa Bang Sis mengatakan bahwa Kapuas Hulu sangat komitmen dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Sebab itu Kapuas Hulu punya banyak predikat mulai dari HoB hingga Cagar Biosfer dari UNESCO.
“Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, kita perlu adanya MoU collaborative governance,” ucap Bupati Sis
Bupati menuturkan bahwa, BAPPEDA Kapuas Hulu telah mendata ada 17 mitra pembangunan yang bergerak untuk pembangunan berkelanjutan. Ini perlu MoU untuk sinergitas program.
“Saya mengapresiasi kerjasama yang di inisiasi BAPPEDA Kapuas Hulu,” ucap Bupati.
Dari MoU ini kebutuhan daerah mesti sinkron dengan apa yang dikerjakan mitra pembangunan. Serta produk lokal hendaknya bisa dikembangkan untuk ekonomi masyarakat di wilayah kerja para mitra.
“Mitra kerja mungkin punya jaringan di luar negeri, bantu promosikan keunggulan di Kapuas Hulu, agar bisa berdampak pada investasi daerah,” tuntas Bupati Kapuas Hulu.
Penandatanganan MoU collaborative governance ini turut disaksikan Ketua DPRD Kapuas Hulu, Kuswandi, para Kepala OPD Kapuas Hulu dan perwakilan para mitra pembangunan yang terdiri dari, AMAN Kapuas Hulu; Serakop Iban Perbatasan (Sipat); GIZ; Perkumpulan Bentang Kalimantan Tangguh (BKT); Yayasan Kehati Indonesia (TFCA Kalimantan); Lanting borneo; Yayasan Merangat; Yayasan Rekam Jejak Alam Nusantara; Yayasan Pelestari Ragamhayati dan Cipta Fondasi Indonesia (yayasan PRCF Indonesia); Yayasan Ekowisata Indonesia (Indecon); Yayasan Riak Bumi; Yayasan WWF Indonesia; Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL); Solidaridad; Madani; Putussibau Art Community (PAC); Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). (Ril)
