Bupati Sis Sebut Status Konservasi Belum Beri Manfaat Bagi Kapuas Hulu

KALIMANTAN TODAY, KAPUAS HULU – Kabupaten Kapuas Hulu merupakan kabupaten konservasi, masyarakatnya konsisten menjaga hutan. Hal ini membuat Kapuas Hulu menjadi bagian dari paru-paru dunia yang berperan penting dalam mengurangi dampak pemanasan global di dunia.

Bagi Pemerintah Daerah itu belum kami merasakan terkait manfaat status konservasi ini, tidak ada bedanya kami dengan kabupaten – kabupaten lain. Kita sebagai daerah konservasi yang dituntut untuk menjaga hutan, tetapi manfaat untuk kita itu apa

Peran Kapuas Hulu mengurangi emisi karbon mendapat reward dana-dana hibah dari luar negeri, namun sayangnya dana tersebut hanya diarahkan ke konsersium tertentu dan dikerjakan oleh para Non Governmental Organization (NGO).

Pemanfaatan dana luar negeri ini sebagian besar masih terkesan tertutup dan tidak diketahui oleh Pimpinan Daerah Kapuas Hulu arah pemanfaatan dan outputnya. Pelaksanaan kegiatan pun hanya dirasakan oleh sebagian kecil masyarakat Kapuas Hulu.

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan menyampaikan, bahwa sekitar 50,6 persen wilayah Kapuas Hulu merupakan wilayah konservasi yang terdiri dari hutan lindung, taman nasional dan hutan lain – lainnya. Manfaat dari konservasi ini baru dirasakan Kapuas Hulu dalam skala kecil di tingkat desa, karena mendapat beberapa penghargaan dan bantuan dari berbagai lembaga, tetapi untuk skala besarnya untuk Kapuas Hulu belum mendapatkannya.

“Bagi Pemerintah Daerah itu belum kami merasakan terkait manfaat status konservasi ini, tidak ada bedanya kami dengan kabupaten – kabupaten lain. Kita sebagai daerah konservasi yang dituntut untuk menjaga hutan, tetapi manfaat untuk kita itu apa, ini yang mesti kita pikirkan bersama,” kata Bupati baru-baru ini.

Bupati mengatakan, Pemda Kapuas Hulu saat ini sedang mengkaji langkah-langkah agar status konservasi ini manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat, terutama daerah – daerah yang terdampak daripada hutan lindung, taman nasional, hutan konservasi tersebut.

Selama ini yang terjadi, sudah ditetapkan sebagai taman nasional, hutan lindung, masyarakat tidak boleh mengelola, masyarakat tidak boleh menebang kayu, sementara masyarakat memiliki kebutuhan untuk membuat rumah. Dalam membangun rumah untuk tempat tinggal itu masih membutuhkan material kayu dan lainnya. “Jika terlalu ketat dilarang mengelola hutan, masyarakat tentu kesulitan untuk bangun rumah, bertanam, berladang,” ucapnya.

Bupati Sis menegaskan, status kabupaten konservasi harus memberi manfaat yang setimpal pada masyarakat. Masyarakat telah menjaga alam, kalau ini tidak dijaga maka hutan akan rusak dan dunia akan panik.

“Maksud kami agar kami juga diperhatikan, entah itu melalui peningkatan DAU dan lainnya, untuk pembinaan,” pungkasnya. (Dul)