Sabtu , 23 November 2024
Home / HEADLINE NEWS / Buruh Bangunan Segel Kantor KPH Selatan di Kapuas Hulu

Buruh Bangunan Segel Kantor KPH Selatan di Kapuas Hulu

Penyegelan kantor KPH wilayah Selatan yang dilakukan para Buruh bangunan.

 

KALIMANTAN TODAY, KAPUAS HULU- Beberapa hari yang lalu sejumlah buruh bangunan menyegel kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah Lintas Selatan yang ada di Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu. Buruh yang berjumlah sekitar belasan orang itu kesal lantaran gaji yang seharusnya sudah diterima usai menyelesaikan pekerjaan belum juga dibayarkan.

Sebelum melakukan aksi, sejumlah tukang dan buruh bangunan sudah bekerja selama beberapa bulan untuk mengejar pembangunan KPH. Saat menagih pembayaran untuk membiayai hidup anggota keluarga, para tukang merasa diabaikan oleh kontraktor.

Rohmat Kepala Tukang Pembangunan KPH Wilayah Selatan membenarkan bahwa pihaknya melakukan  penyegelan terhadap kantor KPH Selatan.

Rohmat menjelaskan awalnya mereka bekerja membangun kantor KPH Wilayah Selatan tersebut pada bulan Juli 2022 hingga tanggal 15 bulan Januari 2023 ini masih ada sisa uang yang belum dibayar oleh pelaksana sebesar Rp77 juta untuk 16 orang.

“Begitu selesai kerja, kami itu mau menagih gaji kepada kontraktor, namun memang kontraktor ini semakin mau selesai pekerjaan makin jarang dia ke lokasi. Yang jelas saat mau ditagih kontraktor ini selalu banyak alasan dan janji. Padahal kita sudah tahu sebenarnya uang untuk pembayaran gaji itu sudah cair, ” katanya, Selasa (31/01/2023).

Rohmat pun mengaku sudah kesal dengan janji-jani yang disampaikan kontraktor kepada pihaknya, sementara dirinya juga ditagih sama yang lain.

“Dengan masalah ini akhirnya kami melakukan penyegelan sementara terhadap bangunan kantor KPH.  Karena saya juga ditagih gajinya sama teman-teman, ” ujarinya.

Rohmat pun berharap kepad kontraktor agar memiliki itikad baik untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena penyegelan akan terus dilakukan jika masalah ini belum selesai.

“Sebelumnya pihak kontraktor itu ada mau mengirimkan jang sebesar Rp30 juta, namun saya tolak karena tidak cukup untuk bayar gaji karyawannya. Takutnya nanti akan menimbulkan masalah baru yakni akan lebih sulit lagi untuk menagih sisa uang tersebut, ” jelasnya.

Sementara Liong salah satu pekerja bangunan kantor PKH Wilayah Selatan mengaku hingga hari ini gajinya belum dibayar oleh kontraktor sebesar Rp7 juta. “Sudah sekitar dua bulan lebih gaji saya belum dibayar, mau bayar kuliah anak pun jadi sulit, ” ujarnya.

Liong pun berharap dari pihak pelaksana pembangunan KPH tersebut dapat menyelesaikan masalah ini. Sedangkan bangunan sudah selesai. Kontraktor atas nama Yanto tak muncul-muncul.

“Sekarang bangunan ini disegel kurang lebih satu minggu,” tuturnya.

Sementara Yanto selaku pelaksana gedung KPH Selatan menyampaikan, bahwa dirinya akan melunasi segala pembayaran gaji karyawan tersebut.

“Saya pasti bayar gaji karyawan, saya pun tidak mau makan hak keringat orang, ” ujarnya.

Yanto mengatakan, bahwa sebelumnya dirinya sudah membayar semua sebesar Rp220 mulai dari gaji dan lainnya.

Bahkan dirinya kemarin ada mau bayar gaji mereka itu melalui Kepala Rombongnya sebesar Rp30 juta, tapi ditolaknya. Karena pihaknya juga tidak mau bayar hingga selesai karena menurut arahan konsultan masih ada pekerjaan yang belum selesai.

“Kalau saya bayar semua terus ada yang kabur dan tidak mau bekerja lagi siapa yang mau bertanggung jawab, ” ujarnya.

Sambung Yanto, terkait bangunan KPH disegel dirinya juga tidak terima jika dasarnya dia dikatakan belum melakukan pembayaran saya anggap ini pencemaran nama baik.

“Saya bisa saja menuntut ke tanah hukum, ” pungkasnya.

Perlu diketahui di Kapuas Hulu ada tiga gedung kantor UPT KPH yang dibangun tahun 2022 melalui APBD Provinsi Kalbar. Masing-masing dana pembangunannya mencapai Rp2 miliar lebih. Sementara yang bermasalah dengan karyawan ini merupakan pembangunan kantor UPT KPH Wilayah Selatan yang dikerjakan oleh CV Putra Wangsa. (Dul)

Tentang Kalimantan Today

Cek Juga

Fraksi Demokrat Minta Pemda Evaluasi Kinerja Manajemen RSUD M.Th. Djaman, Ini Kata Dewan Pengawas

  KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Fraksi Demokrat meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau mengevaluasi kinerja manajemen Rumah Sakit …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *