Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY. PONTIANAK – Ulah Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji yang dinilai gemar gonta ganti atau cucok cabot Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi sorotan Legislator Senayan.
“Sampai cucok cabot-cucok cabot ini ada apa, memangnya pegawai itu untuk ujicoba,” kata Cornelis, Anggota Komisi II DPR RI, di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat 10 Desember 2021.
Cornelis menyampaikan pertanyaan menohok ini setelah rekannya di Komisi II DPR RI juga menyampaikan beberapa pertanyaan kepada jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.
Kehadiran Cornelis beserta Anggota Komisi II DPR RI ini dalam rangka Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Masa Persidangan II Tahun Sidang 2021-2022 yang diterima oleh Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.
Mantan Gubernur Kalbar dua periode ini mempertanyakan sikap kepemimpinan sekarang yang sering melakukan pergantian posisi atau mengutak-atik ASN atau pejabat di lingkungan Pemprov Kalbar, dalam waktu singkat.
“Dalam suatu organisasi, pegawai itu orientasi paling tidak 6 bulan terkait bidang tugasnya. Jadi, kenapa baru satu tahun di suatu posisi sudah diganti atau dicabut, memangnya ini ada apa,” kata Cornelis.
Ia pun mengingatkan agar persoalan birokrasi ini menjadi perhatian serius oleh Pemprov Kalbar. “ASN itu bekerja bukan berdasarkan bos. Mereka diperintah Undang-Undang,” tegas Cornelis.
Olehkarnanya, Gubernur saat ini tidak perlu khawatir ASN itu masih menjadi bagian dari Gubernur sebelumnya. “Tidak ada Geng Cornelis di sini, yang ada Geng Pemerintah. Kalau saya sudah selesai, (ASN) itu bukan tanggungjawab saya lagi,” kata Cornelis.
Ia pun memastikan tidak akan ikut campur terhadap urusan pemerintahan di Kalbar, karena ia bukan lagi sebagai Gubernur Kalbar. “Saya tidak cawe-cawe urusan pemerintahan, karena masa saya sudah habis. Jadi usah ragu-ragu, saya tidak cawe-cawe,” tegas Cornelis.
Sebagai Legislator Senayan, Cornelis memastikan Komisi II DPR RI lebih banyak membela daerah, baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, supaya semua berjalan lancar.
Selain terkait pengelolaan ASN seperti yang disampaikan Cornelis, beberapa pertanyaan terkait pengelolaan aset juga diajukan Komisi II DPR RI kepada jajaran Pemprov Kalbar.
Cornelis berharap, Pemprov Kalbar dapat segera memberikan jawaban yang sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. “Saya minta jawabannya nanti tertulis dan itu harus bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.
Lantaran, jelas Cornelis, permasalahan yang dilaporkan Pemprov Kalbar itu akan dibahas Komisi II DPR RI secara internal. Kemudian akan dibawa dalam Rapat Dengar Pendapatan (RDP) dengan Kementerian terkait. “Jangan sampai data ini Asal Bapak Senang (ABS) atau datanya salah,” pungkasnya.(dik)
