Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
MYANMAR – Pemimpin rakyat sipil Myanmar, Aung San Suu Kyi dan sejumlah pejabat pemerintahan ditangkap dalam operasi fajar hari ini. Demikian disampaikan juru bicara pemerintahan di tengah merebaknya kabar kudeta di negara itu.
Kantor berita Reuters mengutip Myo Nyunt, juru bicara Partai Liga Nasional untuk Demokrasi yang kini berkuasa. Internet di dua kota utama Myanmar juga diputus. Hubungan telepon ke Ibu Kota Naypitaw juga terputus sejak pagi.
“Saya ingin mengatakan kepada rakyat untuk jangan berbuat gegabah dan saya ingin rakyat bertindak sesuai hukum,” kata Myo Nyunt, seperti dilansir laman Al Arabiya, Senin (1/2). Dia juga mengatakan dirinya kemungkinan akan segera ditangkap.
Juru bicara militer tidak menjawab upaya konfirmasi via telepon.
Insiden ini terjadi setelah muncul ketegangan antara pemerintahan sipil dan para penguasa militer dalam beberapa hari terakhir usai digelarnya pemilu November lalu yang menurut militer dicurangi.
Pada pemilu November Liga Nasional untuk Demokrasi menang telak setelah mereka menguasai pemerintahan lima tahun sebelumnya. Partai pendukung pemerintah meraih 396 kursi dari 476 kursi parlemen sementara partai sayap militer Partai Pembangunan dan Partai Solidaritas Serikat hanya mendapat 33 kursi.
Ribuan etnis minoritas di Myanmar dicabut hak pilihnya menjelang pemilu karena wilayah mereka tinggal masih diliputi konflik sehingga pemilu tidak memungkinkan dilaksanakan. Etnis minoritas Rohingya yang selama ini menjad korban genosida militer Myanmar juga tidak bisa memilih di pemilu.
Penangkapan Suu Kyi dan para pejabat pemerintah ini terjadi hanya dua hari setelah Sekjen PBB Antonio Guterres memperingatkan tentang kemungkinan adanya provokasi. Guterres menyerukan para pihak untuk menahan diri untuk tidak memprovokasi dan menghormati hasil pemilu 8 November lalu.
Pudarnya Pengaruh Militer
Dalam beberapa tahun belakang Aung San Suu Kyi dipandang sebagai pahlawan hak asasi setelah dia menjalani tahanan rumah sembari melawan kekuasaan junta militer. Meski sejumlah fakta membuktikan kekerasan militer terhadap etnis Rohingya, dia kerap menolak tuduhan kekerasan militer itu.
Dengan popularitasnya yang masih bertahan Suu Kyi dan partainya kembali memperoleh mandat rakyat dan para jenderal militer mulai kehilangan kesabaran dengan memudarnya pengaruhnya mereka terhadap rakyat.
Pekan lalu juru bicara militer membantah kemungkinan akan terjadi kudeta dan Jenderal Min Aung Hliang mengatakan Konstitusi bisa diabaikan jika hukum sudah dilanggar. Sejumlah kendaraan militer kemudian dikerahkan di jalanan dua kota utama Myanmar, membuat cemas warga kota dan memicu spekulasi akan adanya kudeta.
Namun Sabtu lalu pihak militer seolah balik kanan dengan mengeluarkan pernyataan yang menyebut sebagai organisasi militer mereka terikat pada hukum, termasuk Konstitusi.
Penangkapan Suu Kyi dan para pejabat pemerintah ini terjadi hanya beberapa jam sebelum parlemen memulai sidang setelah pemilu November.
Aroma kudeta sudah merebak di Myanmar dalam beberapa hari terakhir membuat para diplomat asing, termasuk Amerika Serikat pada Jumat lalu “mendesak militer dan semua pihak untuk menaati aturan demokrasi.”
“Kami menentang segala upaya untuk mengubah hasil pemilu atau mengganggu proses transisi demokrasi di Myanmar,” kata pernyataan bersama para diplomat asing.
Pihak militer mengecam balik pernyataan para diplomat dengan merilis pernyataan agar “para diplomat tidak membuat asumsi tak berdasar atas situasi yang terjadi.” [Sumber: merdeka.com]
