Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
SANGGAU. Pemerintah daerah diberikan wewenang untuk memberikan izin pelaksanaan pembelajaran tatap muka pada semester genap tahun ajaran 2020/2021 atau pada Januari 2020. Meski dibolehkan, sekolah tetap harus memenuhi syarat tertentu.
Terkait hal itu, Bupati Sanggau Paolus Hadi (PH) mengatakan, sudah mengikuti rapat bersama dengan Mendikbud Nadiem Makarim secara daring.
“Kita diberikan kelonggaran tidak lagi melihat zona pada Januari tahun depan. Kita sudah ada rapat bersama menteri melalui daring dan memang masih penekanan lebih lanjutnya dari keputusan apakah dibolehkan atau tidak tatap muka, itu tergantung kepada daerah masing-masing,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (2/12/2020).
Ditambahkan PH, sapaan Paolus Hadi, sekolah memang diperbolehkan melaksanakan tatap muka, tetapi tidak diwajibkan. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di sekolah.
“Harus mendapat izin dari tiga pihak. Pertama dari pemerintah daerah, kedua dari kepala sekolah dan ketiga dari orang tua melalui komite sekolah. Kalau salah satu dari tiga unsur ini tidak menyetujui, pasti tidak boleh dilaksanakan,” sebutnya.
Untuk bisa menggelar pembelajaran tatap muka, sekolah juga tetap harus memenuhi daftar periksa yang sama seperti dalam surat keputusan bersama 4 menteri sebelumnya. Selain itu, tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di sekolah.
“Ada batasan murid atau kapasitas maksimal untuk pembelajaran tatap muka. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah sekolah mampu untuk mengelola ini. Kalau mereka mampu, kita awasi, kita bisa izinkan. Untuk saya, mudah-mudahan vaksin sudah ada, jadi kita tenang,” ucap PH.
Bupati menyebut, belum lama ini ada daring soal vaksin untuk kepala daerah dan saat ini tengah disosialisasikan. Tapi mekanisme seperti apa, akan lebih detail nanti ada keputusannya.
“Kita lebih tenang kalau sudah ada vaksin. Tapi intinya saya terbuka, kita harus diskusikan dengan komite dan dewan guru. Supaya kita tidak saling menyalahkan. Kalau sekolah siap dengan protokol yang baik, saya kira harus kita izinkan. Yang penting orang tua setuju,” tegas PH.
Untuk itu, ia meminta sekolah menyiapkan diri sebaik-baiknya agar bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di awal tahun depan.
“Kita mungkin menggelar tatap muka dengan kombinasi. Artinya tidak semua harus tatap muka terus. Saya dengar di daerah lain, misalnya hari ini kelas sekian sampai kelas sekian di sekolah, yang lain di rumah dulu. Besoknya giliran. Seperti itu kalau bisa diatur lebih baik,” imbuh PH.
Dia ingin, pembelajaran tatap muka nanti bisa dilaksanakan secara serentak.
“Kalau bicara apakah sekolah di ibukota, di kecamatan atau di desa yang mulai duluan, memang ada yang berpendapat di kampung aman. Tapi situasi sekarang gimana. Intinya kalau kita memulai, menurut saya seragam. Tapi dengan prosedur yang telah diputuskan,” kata PH.
Soal pembelajaran daring yang dinilai banyak pihak kurang efektif sehingga berdampak pada kualitas pendidikan, menurut Bupati sah-sah saja penilaian seperti itu.
“Yang saya tahu, dampak psikologi anak ada, anak-anak merasa tidak ada pergaulan. Tapi kalau soal kualitas pendidikan, masih bisa diperdebatkan. Tapi intinya sekarang kami hanya berpegang pada keselamatan warga Kabupaten Sanggau, itu yang utama,” kata PH. (ram)
