KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Keterlibatan atau partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan keuangan daerah untuk pembangunan, harus menjadi perhatian bersama. Salah satu wujudnya dengan mengakomodir aspirasi mereka melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan hasil reses Anggota DPRD Provinsi Kalbar.
“Musrenbang yang menjadi forum dalam menyerap aspirasi masyarakat harus benar-benar diterapkan dari tingkat yang paling bawah,” kata Juliarti Djuhardi Alwi, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, kemarin.
Demikian pula dengan aspirasi-aspirasi yang disampaikan langsung ke Wakil Rakyat saat masa reses. Ini juga menjadi salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.
“Sehingga masyarakat benar-benar merasakan bahwa pembangunan milik mereka dan mereka yang jadi pemain bagi pembangunan itu sendiri, bukan hanya jadi penonton,” jelas Juliarti.
Berbagai aspirasi masyarakat tentunya patut menjadi perhatian pemerintah sebelum ketuk palu APBD Kalbar Tahun Anggaran (TA) 2021 dan tahun-tahun berikutnya.
Menurut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad Assegaf, ketuka palu atau pengesahan APBD TA 2021 ditargetkan pertengahan November 2020.
“Kami Pimpinan dan Anggota DPRD telah berkomitmen dengan Pak Gubernur, Insya Allah akan kita ketuk palu pertengahan November, 15 atau 16 November,” ucap Amin.
Menjelang ketuk palu ini, Legislator NasDem ini memastikan APBD TA 2021 masih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang berstatus provinsi.(dik)