KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Suriansyah secara pribadi tidak terlalu mempermasalahkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di provinsi seluas 146.807 Kilometer Persegi (7,53 persen luas Indonesia) ini.
“Sepanjang itu bisa dikelola dengan baik, saya rasa itu tidak ada masalah,” kata Suriansyah ketika ditemui di ruang kerjanya, Selasa (22/09/2020).
Legislator Partai Gerindra ini menyadari, rencana pengembangan PLTN menuai pro dan kontra di tengah masyarakat Kalbar. “Ada yang setuju dan tidak,” ucap Suriansyah.
Bagi yang setuju, ungkap dia, pengembangan PLTN ini sangat dibutuhkan untuk memasuki era industri di Kalbar. “Kita perlu sumber listrik yang mencukupi,” kata Suriansyah.
Seperti diketahui, lanjut dia, hingga kini sumber listrik di Kalbar masih tidak mencukupi kebutuhan masyarakat, apalagi untuk industri. “Kualitas kelistrikan kita masih tidak baik, kapasitasnya masih kurang,” jelas Suriansyah.
Pemanfaatan energi nuklir menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan klasik di Kalbar tersebut. “Nuklir merupakan suatu energi berkekuatan dahsyat untuk menjadi sumber listrik,” kata Suriansyah.
Sedangkan bagi yang tidak setuju memanfaatkan nuklir, kata Suriansyah, lantaran pemanfaatan energi ini cukup dilematis. “Punya dampak buruk apabila terjadi kebocoran,” tuturnya.
Terhadap sikap masyarakat yang terbelah atas pengembangan PLTN ini, menurut Suriansyah, tentu harus dikomunikasikan dan perlu ada sosialisasi.
Apabila PLTN dipilih untuk mencukupi kebutuhan listrik di Kalbar, kata Suriansyah, tentu penanganannya harus disiapkan secara hati-hati sekali. “Memerlukan ketelitian dan teknologi yang tinggi,” ingatnya.
Perlu juga dipersiapkan penanganan yang tepat apabila terjadi kebocoran. Ini menjadi konsekuensi pengembangan PLTN di Kalbar. “Misalnya terkait evakuasi dan sebagainya,” pungkas Suriansyah.(dik)