Jumat , 22 November 2024
Home / NEWS / Pemprov Kalbar Masih akan Kaji PLTN

Pemprov Kalbar Masih akan Kaji PLTN

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyerahkan Jawaban Gubernur atas PU Fraksi-Fraksi DPRD Kalbar kepada Pimpinan Paripurna, Suriansyah.

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Kendati mendapat penolakan dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Kalbar, Pemerintah Provinsi (Pemprov) tetap keukeh mengkaji penggunaan nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN).

Kami sangat-sangat tidak menyarankan penggunaan energi nuklir, karena risiko atau dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia – Tony Kurniadi

“Supaya lampu kita tidak mati-mati lagi,” kata Ria Norsan, Wakil Gubernur Kalbar ditemui usai Paripurna Jawaban Gubernur atas Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kalbar terhadap Raperda Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED–P) Kalbar 2020-2050, di Balairungsari, Senin (21/09/2020).

Norsan memastikan akan mengkaji kembali pembangunan PLTN di Provinsi Kalbar. “Kaji untung ruginya, kemudian baik buruknya terhadap masyarakat,” ucapnya.

Memang nuklir ini memiliki dampak buruk berupa radiasi. “Tetapi kalau tempatnya (PLTN-nya) jauh, tentu lebih efisien memakai nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat,” kata Norsan.

Ia mengungkapkan, hingga kini dari 3021 desa di Provinsi Kalbar, lebih dari 200 desa belum teraliri listrik. “Kita sudah berupaya menggunakan lampu solarcell masuk ke desa, ke depannya akan kita upayakan PLN masuk ke sana,” ujar Norsan.

Sebelumnya, Juru Bicara (Jubir) Fraksi PAN DPRD Provinsi Kalbar, Tony Kurniadi mengatakan, dengan wilayah yang sangat luas, ketersediaan energi listrik di Kalbar tidak merata.

Sehingga masih banyak pelosok desa belum teraliri listrik hingga saat ini. “Malahan untuk daerah-daerah yang sudah dialiri listrikpun masih sangat sering terjadi pemadaman listrik atau biarpet, ini merupakan fenomena biasa di Kalbar,” sesal Tony.

Perda RUED–P Kalbar kelak hendaknya menjadi solusi arternatif bagi Pemprov Kalbar untuk memenuhi kebutuhan energi listrik. “Sehingga ke depan Kalbar tidak perlu lagi mengimpor listrik dari negara tetangga,” jelas Tony.

Kemudian seluruh desa tanpa terkecuali, lanjut Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini, dapat dialiri listrik dengan cukup dan tidak ada lagi yang namanya pemadaman bergilir dan atau biarpet.Untuk itu, menurut Tony, diperlukan eksplorasi sumber-sumber energi alternatif selain Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD).

“Namun kami sangat-sangat tidak menyarankan penggunaan energi nuklir, karena risiko atau dampak yang ditimbulkan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup manusia,” pungkas Tony.(dik)

Tentang Kalimantan Today

Cek Juga

Desa ODF di Kabupaten Sanggau Bertambah Jadi 13, Tertinggi di Kembayan

  KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Berlahan tapi pasti, jumlah desa Open Defecation Free (ODF) atau yang sudah …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *