Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
SANGGAU. Sejumlah perusahaan perkebunan dan koperasi yang menamakan diri sebagai Forum Komunikasi Perkebunan dan Koperasi Sawit Kabupaten Sanggau meminta Pemda Sanggau menertibkan loading ramp atau loading point. Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Wisma Jambu Mawar Parindu, Kamis (10/9/2020).
General Manager PT MAS, Kun Hardadi yang hadir dalam konferensi pers itu mengatakan keberadaan loading ramp membuat sistem pemasaran tidak terkontrol. Ia menyebut forum tersebut didasari kesamaan nasib para perusahaan di Kabupaten Sanggau.
“Terancamnya perusahaan investasi di Sanggau, terancam gulung tikarnya koperasi. Dan ndak kalah penting lagi, menciptakan dampak yang sangat mengkhawatirkan di lapangan. Artinya akan banyak merubah kearifan lokal di lapangan, di tingkat petani, di tingkat penduduk,” ujar Hardadi.
Dengan sistem yang bebas itu, lanjut dia, koperasi bangkrut, perusahaan kemudian menghadapi persoalan. Bisa mungkin ada banyak pemecatan, ditambah lagi semakin maraknya pencurian-pencurian dan ini hal yang mengkhawatirkan.
“Makanya, dengan situasi yang sama dihadapi semua perkebunan kelapa sawit di Sanggau, kami ngbrol-ngobrol dengan PTPN, PT SIA dan semua perusahaan perkebunan, maka terbentuklah forum ini. Ini kedepan akan kita lembagakan. Yang membedakan kita dengan GAPKI, hanya gabungan pengusaha. Ini kami akan bergabung antara perusahaan dan koperasi. Forum Komunikasi Perkebunan dan Koperasi Sawit Kabupaten Sanggau namanya,” kata Hardadi.
Ia menilai sistem kompetisi bebas yang diciptakan pabrik-pabrik tanpa kebun melalui ramp-ramp itu akan membuat carut-marut yang tidak karuan. Karenanya mereka mau penertiban tata-niaga kelapa sawit di Kabupaten Sanggau.
“Sementara ini tidak ada tata tertibnya. Masing-masing bisa membuat pemasangan harga semau-maunya. Ini sangat membahayakan, bahkan sekarang ini dialami semua perusahaan perkebunan, 70 persen produksi plasmanya lari ke luar,” imbuh Hardadi.
Ia menegaskan, dalam mengatasi persoalan ramp yang semakin marak, seperti jamur yang tumbuh di musim hujan, harus ada campur tangan dari pemerintah.
“Intinya kita hanya akan bilang ke pemerintah daerah, melindungi ndak investasi di Sanggau, pemerintah daerah melindungi ndak resiko, dampak-dampak yang berpotensi semakin maraknya pencurian dan kehidupan yang tidak teratur,” ucap Hardadi.
Bagaimana dengan petani mandiri atau petani swadaya? Ia menjelaskan sebetulnya pabrik tanpa kebun itu sendiri yang seharusnya menghimpun dalam satu koperasi sebagai penyumbang sumber buah untuk pabrik mereka.
“Pabrik tanpa kebun harus merangkul semua petani swadaya untuk melembagakan diri dalam satu koperasi dan itu menjadi sumber bahan mentah pabrik tersebut untuk diolah. Kalau persoalan dengan petani swadaya, saya yakin PT SIA, PT MAS dan lainnya siap. Kebetulan di PT MAS sendiri, seluruh petani swadaya yang di dalam izin lokasi PT MAS sudah kita rangkul sebagai pihak kedua, kita lembagakan dan kita akui sebagai petani kita,” tutur Hardadi.
Ia mengaku sampai saat ini belum ada undangan audensi dari TP5K Kabupaten Sanggau. “Dari semua perusahaan saya rasa sudah menyampaikan semacam somasi. Dalam forum ini kita arahkan ke sana, kita minta waktu untuk audensi dengan Bupati. Kalau perlu hadir dari DPRD, biar semua mendengar,” kata Hardadi. (ram)
