Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Kementerian Pertanian (Kementan) RI memasukkan Kratom Mitragyna speciosa) sebagai tanaman bahan baku jamu. Keputusan ini tentunya sangat melegakan bagi para pegiatnya di Provinsi Kalbar, baik pembudidaya, distributor maupun eksportir.
“Ini sesuatu yang patut kita sambut baik,” kata Suriansyah, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (28/08/2020).
Menurut Legislator Gerindra ini, menjadikan Kratom sebagai bahan baku jamu atau obat tradisional itu merupakan sesuatu yang wajar. “Karena Kratom memang sangat bermanfaat apabila digunakan dengan tepat untuk kepentingan kesehatan,” jelas Suriansyah.
Setelah dimasukkan sebagai tanaman untuk bahan baku jamu, menurut Suriansyah, Kratom harus diperdagangkan secara terarah. “Supaya tidak disalahgunakan,” ucapnya.
Penyalahgunaan Kratom, lanjut dia, tentunya sangat mengkhawatirkan, apalagi bila berefek buruk bagi kesehatan. “Ini harus menjadi kesadaran kita bersama,” ujar Suriansyah.
Olehkarenanya, Suriansyah sangat berharapkan keputusan Kementan itu ditindaklanjuti dengan ditelurkannya aturan terkait tata niaga Kratom. “Supaya tepat sasaran dan tidak menyalahi kemanfaatannya,” harapnya.
Pihak terkait pun, seperti aparat keamanan, diharapkan memberikan dukungannya terkait keputusan Kementan tersebut. “Dengan tidak menghambat perdagangannya yang akan berisiko pada biaya distribusi Kratom nantinya,” tutur Suriansyah.
Ia juga berharap, instansi terkait lebih proaktif atas keputusan Kementan tersebut. Di antaranya dengan membina petani, pedagang, distributor dan eksportir Kratom. “Supaya industri ini lebih efektif dan efisien,” jelas Suriansyah.
Pembinaan, lanjut dia, bisa dilakukan untuk mendorong budidaya Kratom. Bukan semata-mata mengambil dari alam yang bisa habis. “Kaji juga bagaimana supaya bukan hanya bisa dibudidayakan di daerah perhuluan, tetapi juga daerah lainnya di Kalbar,” harap Suriansyah.
Legislator Kalbar Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Sambas ini mengapresiasi langkah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar yang berencana memfasilitasi biaya penelitian terhadap Kratom sebagai tindak lanjut atas keputusan Kementan tersebut.
“Karena Kratom ini sangat potensial bagi upaya peningkatan perekonomian masyarakat, terutama di daerah perhuluan Kalbar yang selama ini banyak bergantung pada tanaman ini,” jelas Suriansyah.
Dengan dilakukan penelitian lebih lanjut terhadap Kratom, menurut Suriansyah, tentunya manfaatnya akan benar-benar diketahui masyarakat, baik di Provinsi Kalbar khususnya maupun Indonesia bahkan dunia.
Kalaupun Pemprov Kalbar ingin menggunakan APBD untuk membiayai penelitian terhadap Kratom tersebut, masih bisa masuk Tahun Anggaran (TA) 2021. “Masih bisa kita fasilitasi, karena APBD TA 2021 kan masih dalam tahap penyusunan,” papar Suriansyah.
Menurutnya, Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak akan siap meneliti Kratom lebih jauh, baik manfaat maupun dampak negatifnya bila disalahgunakan. “Karena mereka mempunyai tenaga ahli yang baik,” pungkas Suriansyah.(dik)
