KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Di tengah pandemi global Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) ini, Eksekutif dan Legislatif Kalbar tetap sepakat tidak memotong alokasi anggaran untuk pendidikan dan kesehatan.
”Sebagian besar (yang dipotong itu) untuk pembangunan infrastruktur,” ungkap Sy Amin Muhammad Assegaf, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, ditemui di ruang kerjanya, Jumat (14/08/2020).
Amin menyampaikan hal tersebut saat ditemui usai memimpin Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2020.
Kendati anggaran infrastruktur banyak dialihkan untuk menangani pandemi Covid-19, kata Amin, tidak mengubah target pemerintah untuk mengubah desa-desa maju dan berkembang, menjadi Desa Mandiri sesuai Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan KUA-PPAS APBD Perubahan 2020 ini difokuskan pada hal yang sangat urgen. “Seperti mengatasi Covid-19, dan meningkatkan perekonomian pasca Covid-19 ini,” ucap Norsan.(dik)