Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK – Realisasi Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 mencapai Rp5,93 Triliun. Patut diapresiasi, karena melampaui dari yang ditargetkan Rp5,89 Triliun atau 100,69 persen. Namun, apakah prestasi tersebut bisa diulang pada TA 2020.
”Kami mengingatkan kembali bahwa target Pendapatan Daerah kita pada TA 2020 lebih dari Rp6,1 Triliun,” kata Budi Basadi, Juru Bicara Fraksi PKS-PPP DPRD Provinsi Kalbar.
Ia mengingatkan hal tersebut ketika Paripurna Pandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar atas Nota Penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2019, di Balairungsari, Kamis (16/07/2020).
Seperti diketahui target Pendapatan Daerah TA 2020 lebih besar dibandingkan pada TA 2019 sekitar Rp5,89 Triliun. “Kami yakin Saudara Gubernur Kalbar mampu untuk meningkatkan Pendapatan Daerah,” ucap Budi.
Keyakinan Fraksi PKS-PPP ini cukup beralasan, karena realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2019 mencapai Rp5,89 Triliun atau 100,69 persen, jauh lebih besar dari realisasi pada TA 2018 sekitar Rp5,66 Triliun.
Peningkatan realisasi dari TA 2018 ke TA 2019 itu cukup memunculkan optimisme bahwa pada TA 2020 akan jauh lebih baik lagi.
”Tetapi dengan kondisi ekonomi daerah saat ini, apakah kita mampu mempertahankan atau meningkatkan Pendapatan Daerah itu,” tutur Budi.
Kondisi ekonomi daerah yang dimaksudkan Budi ini tentunya terkait pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda di Provinsi Kalbar.
Budi pun memandang Gubernur Kalbar perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk mempertahankan Pendapatan Daerah pada TA 2020. ”Kami berharap strategi pencapaian target Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan lagi,” pintanya.
Selain Pendapatan Daerah, dalam Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar Sy Amin Muhammad ini, Budi juga menyinggung ihwal serapan anggaran.
Pada TA 2019, ungkap Budi, Belanja Daerah ditargetkan Rp6,21 Triliun dan terealisasi Rp5,67 triliun atau 91,26 persen. ”Lebih didominasi Belanja Operasional mencapai Rp3,81 Triliun atau 67,17 persen,” bebernya.
Diikuti Belanja Modal Rp871,6 Miliar atau 15,35 persen. Selebihnya Belanja Tak Tertuga Rp21,74 Juta dan lainnya. “Ke depan kita berharap serapan anggaran ini lebih baik, dengan memperhitungkan kondisi yang sedang berkembang,” pungkas Budi.(dik)
