Alarm untuk Gubernur Kalbar Kalau Dunia Pendidikan Tidak Sedang Baik-baik Saja

 

KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Kalbar Menggugat memberikan alarm kepada Gubernur Kalbar, bahwa dunia pendidikan sekarang tidak sedang baik-baik saja.

“Pendidikan di Kalbar saat ini mengalami degradasi (kemerosotan),” kata Ulil Azmi, Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa Kalbar Menggugat saat unjukrasa di DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (30/06/2020).

Awalnya, menurut Ulil, proses pendidian di Provinsi Kalbar dapat dirasakan langsung, baik oleh pelajar maupun mahasiswa, tetapi kini tidak lagi.

Metode belajar mengajar akhir-akhir ini yang menggunakan sistem online atau daring, tidak dibarengi dengan fasilitas memadai, terutama akses internet. “Sehingga tidak maksimal,” jelas Ulil.

Menyadari hal tersebut, mahasiswa dari berbagai elemen dan kampus di Kalbar ini pun memutuskan untuk turun ke jalan dan menyampaikan aspirasinya ke DPRD Provinsi Kalbar.

Selain konsen mengenai kondisi pendidikan di Kalbar, para mahasiswa yang dikawal ketat aparat keamanan ini juga meminta pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang terindikasi akan mengubah ideologi Pancasila.

Mereka juga meminta Undang-Undang (UU) Minerba ditinjau kembali, karena jelas-jelas merugikan negara. Selain itu, kejanggalan penanganan kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan tidak luput dari perhatian mereka.

Kedatangan ratusan mahasiswa ini diterima langsung Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalbar, Sy Amin Muhammad Assegaf dan beberapa Anggota.

“Terkait dengan kondisi pendidikan yang diaspirasikan mahasiswa ini, kita akan memfasilitasi mereka untuk bertemu dengan Gubernur Kalbar dan pihak terkait,” kata Amin.

Ia merencanakan pertemuan tersebut pada pekan depan, dengan harapan apa yang diinginkan mahasiswa ini dapat didengar langsung Gubernur Kalbar, Sutarmidji.

Sementara terkait RUU HIP, UU Minerba dan Kasus Novel Baswedan, Amin berjanji akan menyampaikannya ke pusat, karena persoalan tersebut berada di tingkat pusat.

Setelah mendapat kepastian dari Wakil Rakyat Kalbar, para demonstran membubarkan dengan tertib sekitar pukul 12.00 WIB.(dik)