Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY, PONTIANAK–Belum saja resmi mengajukan pengunduran diri dari kursi Wakil Bupati Kubu Raya, Sujiwo sudah menjadi pusat perhatian sejak kemarin, baik di media massa maupun media sosial. Pro-kontra pun muncul di tengah-tengah masyarakat.
Saya bisa berjuang tanpa menjadi Wakil Bupati
Bukan hanya menerima applausan dan cibiran, Sujiwo juga dianggap hanya menggertak. Alhasil, Bendahara DPD PDI Perjuangan Kalbar ini pun mengundang awak media ke kediamannya, Sabtu (20/06/2020) siang.
“Sebenarnya, saya menolak untuk melakukan konferensi pers. Tetapi kalau tidak dilakukan, (isu) ini akan liar kemana-mana. Sehingga daerah dan masyarakat yang menjadi korban,” kata Sujiwo.
Konferensi pers yang digelar Sujiwo ini bukan hanya dihadiri para jurnalis dari berbagai media di Kalbar. Tetapi juga dipadati para pendukung yang terus mengelu-elukannya.
Dalam kesempatan tersebut, Sujiwo pun mengungkapkan rencananya mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada partai yang mengusungnya untuk maju sebagai Calon Wakil Bupati, mendampingi Muda Mahendrawan sebagai Calon Bupati pada Pilkada Kubu Raya lalu.
“Insya Allah Senin saya akan mengajukan pengunduran diri secara tertulis kepada partai pengusung. Biarkan saya mengambil keputusan ini. Biarkan saya yang menjadi korban. Saya tidak ingin masyarakat yang menjadi korban,” papar Sujiwo.
Disetujui atau tidaknya pengunduran ini, kata Sujiwo, merupakan hak partai pengusung. “Kalau disetujui, akan dibawa ke pleno DPRD, kalau disetujui, maka DPRD akan mengirimnya ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” jelasnya.
Sujiwo memastikan, keputusannya untuk melepas kursi Wakil Bupati Kubu Raya ini sudah final. “Yakinlah ini adalah keputusan terbaik saya. Saya mohon doa dan dukungannya,” ucapnya.
Bagi masyarakat yang memahami situasi yang dialami Sujiwo, pasti akan memahami keputusan mengejutkan ini. “Ketika masyarakat tidak paham dengan kondisi saya, maka saya akan dikatakan sebagai Wakil Bupati yang tidak mampu berbuat apa-apa,” katanya.
Kalau ingin diutarakan alasannya, kata Sujiwo, tentu akan panjang lebar. “Saya hanya minta kejujuran dan ketegasan Bupati termasuk Sekda, apa yang sudah dilakukannya kepada saya selama ini. Kalau tidak jujur, maka akan saya beberkan ke Kemendagri,” ucapnya.
Sujiwo memastikan, tidak mungkin mengambil keputusan untuk mundur dari jabatan Wakil Bupati Kubu Raya kalau tidak diperlakukan semena-mena. “Kesemena-menaan Bupati akan saya buktikan semua. Kesemena-menaan yang selama ini saya tahan,” katanya.
Di antara kesemena-menaan yang dimaksudkan Sujiwo itu, tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan APBD. “Selama saya menjabat, sudah tiga kali pembahasan APBD, tidak pernah satu kali pun saya dilibatkan untuk diskusi,” ungkapnya.
Demikian pula untuk penempatan atau penentuan jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Pelantikan pejabat eselon sudah delapan kali, satu kalipun saya tidak pernah diajak untuk diskusi,” kata Sujiwo.
Ia menyadari, dalam penempatan jabatan ASN itu tidak harus melibatkan Wakil Bupati. Namun mendiskusikannya untuk kebaikan daerah, bukanlah hal yang dilarang perundang-undangan.
Selain itu, lanjut Sujiwo, disposisi Bupati pun banyak diberikan kepada pejabat lain, bukan Wakil Bupati. “Saya tahu ini (semua) supaya saya tidak mendapat panggung,” katanya.
Bahkan, kata Sujiwo, intimidasi pun tidak jarang terjadi. “Banyak yang tidak berani ketemu saya. Terakhir ada staf yang bertemu saya untuk bantu membagikan sembako saya, sekarang (staf itu) sudah dipindah,” ungkapnya.
Dari pada bertahan sebagai Wakil Bupati tetapi diperlakukan tidak sebagai Wakil Bupati, Sujiwo memilih untuk mundur. “Harapan rakyat besar terhadap saya, kemudian saya tidak bisa memenuhi harapan itu (ketika menjabat Wakil Bupati Kubu Raya-red), untuk apa,” tuturnya.
Sujiwo menilai, lebih baik berjuang memenuhi harapan masyarakat Kabupaten Kubu Raya melalui jalur lain. “Saya akan berjuang melalui jalur Pemerintah Provinsi, melalaui Pemerintah Pusat,” ujarnya.
Selama ini, Sujiwo mengabdikan dirinya dalam membantu masyarakat menggunakan dana pribadi atau partainya, mencapai 80 persen. “Artinya apa, saya bisa berjuang tanpa menjadi Wakil Bupati,” pungkasnya.(dik)
