Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTAN TODAY – SANGGAU. DPRD Kabupaten Sanggau merelakan anggaran perjalanan dinasnya tahun ini untuk membantu percepatan penanganan virus Corona di Kabupaten Sanggau. Demikian diungkapkan Ketua DPRD Sanggau, Jumadi kepada wartawan belum lama ini.
Dikatakannya, beberapa anggaran di Sekretariat DPRD akan dipangkas guna membantu Pemda yang sedang bekerja keras dalam menangani Corona.
“Saya sudah sampaikan kepada pak Sekda bahwa kami akan mengevaluasi anggaran perjalanan dinas kami termasuk Bimtek, untuk kita cadangkan membantu Pemerintah Daerah dalam menangani bencana ini,” kata Jumadi.
Jumadi juga sudah memerintahkan Sekretaris DPRD segera menggelar rapat bersama Pemda membahas hal terebut.
“Saya minta Sekwan coba cek perjalanan dinas yang tidak prinsip. Paling tidak saya minta di atas Rp 1 milyar harus diposkan membantu penanganan bencana ini,” tegas politis PDI Perjuangan itu.
Selain evaluasi anggaran perjalanan dinas dan Bimtek, DPRD juga siap menambah anggaran jika diperlukan dengan menggunakan anggaran lain yang dianggap kurang prioritas.
“Atau kondisi kita memang butuh penanganan cepat sehingga membutuhkan anggaran yang cukup, nanti bisa kita bicarakan, tapi tetap kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Yang jelas persolan corona ini menjadi konsen kami untuk secepatnya ditangani,” tegasnya.
Langkah Ketua DPRD Sanggau itu diamini anggota dewan Sanggau lainnya, Susana Herpena.
“Bisa jadi lebih nanti kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan dialihkan semua untuk bantuan pencegahan Corona,” kata legislator PKPI tersebut.
Termasuk pula dana dana hibah yang sifatnya melibatkan kegiatan orang ramai yang tidak bisa dilaksanakan.
“Seperti perayaan 404 Kota Sanggau dan lainnya. Juga kegiatan OPD yang tidak bisa dilaksanakan menyakut kegiatan mengundang orang ramai,” ujarnya.
Dikatakan Susana, Pemkab Sanggau tak bisa berharap banyak dengan menunggu bantuan dari Pemprov maupun pemerintah pusat.
“Mereka juga sibuk mengurus daerah mereka masing masing. Begitu juga Sanggau, situasi begini harus tanggap dan segera mencari solusi pengadaan alat APD untuk tenaga medis di kecamatan-kecamatan dan juga desa ,serta alat pendukung pencegahan lainnya. Kita harus mandiri dan segera. Kalau bisa bukan hanya satu Rp 1 M saja,” pungkas Susana. (Ram)
