Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. Bantuan alat dan mesin pertanian telah diberikan ke petani-petani Kabupaten Sanggau oleh Anggota Komisi IV DPR-RI, Paolus Hadi dalam kunjungan kerjanya pada Selasa (22/04/2025) kemarin.
Sayangnya bantuan peralatan pertanian tersebut tak dapat dirasakan petani yang tinggal di kawasan hutan. Hal itu diungkapkan Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena di acara penyerahan Alsintan tersebut.
“Mereka tidak bisa mendapat bantuan karena tinggal di kawasan hutan,” ujar Wabup Susana.
Menanggapi itu, Paolus Hadi mengakui persoalan petani yang tinggal di kawasan hutan adalah masalah lama. Bahkan sejak dirinya menjadi Bupati Sanggau.
“Kebetulan ini sama dengan tugas saya di Komisi IV. Kemarin saya sudah suarakan langsung ke Menteri Kehutanan. Karena memang masyarakat yang tinggal dalam status hutan itu bukan keinginan mereka. Karena mereka ditetapkan, ada yang sesuai karena topografinya, ada karena memang dibutuhkan untuk menjaga hutan,” kata PH, sapaan Paolus Hadi kepada wartawan.
Menurutnya, hutan yang hari ini vegetasinya sudah banyak hilang, masyarakat juga sudah banyak tinggal di kawasan atau kampung tersebut, serta tidak berpengaruh juga terhadap fungsi hutannya, harus dikeluarkan dari status kawasan hutan.
“Sudah dimulai sebenarnya oleh pemerintah pusat. Dan itu harusnya sudah memiliki data kampung-kampung yang di Indonesia yang harus dikeluarkan dari kawasan hutan. Kalau pun mereka mau dipindahkan, di mana. Mereka hidup sudah ratusan tahun di situ, sebelum Indonesia merdeka. Sebenarnya kita satu visi-misi dengan Wakil Bupati,” ungkap PH.
Politis PDI Perjuangan itu mengatakan saat ini tengah disusun undang-undang tentang kehutanan, ia berharap undang-undang tersebut akan semakin baik ke depan bagi masyarakat.
“Kalau dulu zaman Orde Baru, itu ada Inpres-Inpres bisa masuk, sehingga di kawasan hutan sampai hari ini ada sekolah Posyandu ada Puskesmas juga. Hari ini harusnya ada kebijakan. Bagaimana-bagaimana alat-alat pertanian boleh masuk ke kawasan hutan. Cuma masalah status kawasan ini, kalau hutan lindung tidak bisa digarap sama sekali. Memang belum ada kebijakan yang dibuat (untuk itu, red),” jelasnya.
PH menyadari masyarakat tentu berharap banyak kepada pertanian. Pasalnya jangankan memberikan alat pertanian, pembangunan jalan setapak pun susah.
“Makanya ini harus dibicarakan secara nasional. Tidak bisa tidak. Tidak boleh tabu lah membicarakan ini,” pungkasnya. (Ram)
