Kalimantan Today Tajam | Terpecaya
KALIMANTANTODAY, SANGGAU. DPRD bersama Pemda Sanggau menggelar rapat terkait Instruksi Presiden Prabowo Subianto soal efisiensi anggaran, Selasa (11/02/2025) di lantai II Gedung DPRD Sanggau.
Berlangsung tertutup selama sekitar dua jam, rapat dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sanggau, Robby Sugianto. Sementara dari pihak Pemda Sanggau diwakili Plt. Sekda, Aswin Khatib.
“Berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran APBN maupun APBD, memang Kabupaten Sanggau juga terdampak pemotongan. Dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar sekitar Rp35 miliar, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp35 miliar. Jadi total sekitar Rp75 miliar,” kata Plt. Sekda Sanggau, Aswin Khatib ditemui usai rapat.
Akibat pemotongan DAK sekitar Rp.35 miliar rencana pembangunan jalan dari Kedukul-Balai Sebut tak dapat terlaksana. Pemotongan itu, kata Aswin sudah menjadi keputusan Menteri Keuangan.
“Jadi banyak efisiensi anggaran, seperti perjalanan dinas kita kurangi 50 persen, belanja-belanja yang belum prioritas kita kurangi seperti belanja Alat Tulis Kantor (ATK). Banyak itu, tapi kita menyesuaikan kondisi. Misalnya, kalau Dinsos kita cut perjalanan dinas, kalau ada banjir daerah kita, bagaimana melakukan perjalanan dinas. Jadi kita harus sesuaikan benar-benar kondisi riil di lapangan,” terang Aswin.
Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Sanggau, Robby Sugianto mengatakan rapat anggaran yang digelar bersama eksekutif merupakan tindak lanjut dari surat yang dilayangkan DPRD Sanggau ke Pj. Bupati Sanggau tertanggal 10 Februari 2025.
“Kita mengundang tim anggaran daerah untuk menjelaskan, terkait apa sih yang menjadi prioritas atau fokus yang telah disampaikan pemerintah pusat kepada pemeritah daerah yang harus segera dilaksanakan,” ujar Robby Sugianto kepada awak media ditemui usai rapat.
“Kabarnya terkait pemangkasan dan sebagainya, tapi kita perlu mendapatkan penjelasan secara resmi. Akhirnya kami dapat surat dari bupati terkait Inpres itu. Ya memang sudah kita ketahui bahwa semua instansi baik kementerian sampai dinas harus menjalankan efiensi anggaran,” tambah politisi Partai Gerindra tersebut.
Robby menyebut, beberapa anggaran yang dipangkas antara lain perjalanan dinas, kemudian hal-hal yang bersifat seremonial seperti Forum Group Discussion (FGD). Termasuk pula pembelian meubeler.
“Kalau untuk Bansos tetap dilakukan, tapi harus benar-benar selektif. Jangan sampai memberikan Bansos tidak diawasi. Terkait dengan pembangunan-pembangunan yang sifatnya tidak urgen yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat, kalau bisa disesuaikan. Bisa diajukan, tapi tidak sekarang, karena kita mau pemangkasan,” bebernya.
Tekait pejalana dinas yang benar-benar penting, Robby mengakan hal itu dibolehkan. Perjalan dinas, kata dia, bukan ditiadakan sama sekali.
“Artinya selama ini perjalanan dinas mungkin dinilai tidak efektif untuk saat ini, karena kan ada hal yang lebih penting. Kalau ke depannya, kalau seperti adanya kegiatan bencana, bukan berarti tidak ada. Boleh diadakan tapi untuk hal-hal yang penting,” tegasnya. (Ram)
